BPKP Siapkan Pedoman Pengawasan Perizinan Usaha untuk Perkuat Iklim Investasi Daerah
Bengkulu – Pengawasan perizinan usaha menjadi fokus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam upaya memperbaiki kualitas layanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Melalui pengembangan informasi awal, BPKP mengumpulkan data strategis yang akan dijadikan landasan penyusunan pedoman pengawasan sekaligus mendorong peningkatan daya tarik investasi.
Langkah tersebut diawali dengan entry meeting antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (10/2). Pertemuan ini dihadiri Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Pusat Fauqi Achmad Kharir, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Sugimulyo, serta Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi.
Dalam pertemuan itu, Nandar Munadi menekankan bahwa pengawasan perizinan usaha memiliki peran krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat kemajuan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyampaikan data secara transparan dan akurat agar proses pengawasan benar-benar menggambarkan kondisi nyata di lapangan.
Sementara itu, Fauqi Achmad Kharir menjelaskan bahwa BPKP akan memetakan jenis perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Selain itu, BPKP juga akan mengidentifikasi potensi daerah dalam menarik investasi serta menelaah pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) dan sistem perizinan lainnya.
Seluruh hasil pengembangan informasi awal tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan pedoman pengawasan perizinan usaha, sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih terarah, tepat sasaran, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dalam sistem pelayanan publik serta iklim investasi daerah.
