Bengkulu – Kabar gembira bagi wajib pajak di Kota Bengkulu. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi memperpanjang masa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 31 Oktober 2025.
Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Nurlia Dewi, menyampaikan bahwa perpanjangan ini diberikan agar masyarakat memiliki waktu lebih luas untuk melunasi kewajiban pajaknya. Namun, ia menegaskan akan ada konsekuensi bagi yang menunggak.
“Batas akhir pembayaran PBB diperpanjang sampai 31 Oktober 2025. Setelah itu, akan ada denda sebesar 1 persen dari total pajak terutang,” jelas Nurlia, Kamis (25/9/25).
Bapenda juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Sebab, PBB memegang peran penting dalam menopang pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, hingga rumah sakit.
Senada dengan itu, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengajak seluruh warga untuk taat membayar pajak. Menurutnya, pembangunan kota yang lebih baik tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam melunasi PBB tepat waktu.
“Kita butuh dana untuk membangun jalan, drainase, lampu jalan, dan lainnya. Salah satunya dari PBB. Maka pastikan PBB-nya sudah lunas, supaya kita bisa wujudkan Bengkulu yang lebih baik,” ajak Dedy sambil menunjukkan stiker lunas PBB tahun 2025 di rumah pribadinya.
Sebagai bentuk kemudahan, Pemkot Bengkulu melalui Bapenda telah meluncurkan aplikasi Padek. Inovasi digital ini memungkinkan masyarakat membayar PBB secara online tanpa harus datang ke kantor pajak. Cukup lewat ponsel, pembayaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui sejumlah bank yang telah bekerja sama.
Aplikasi Padek juga menyediakan layanan cetak sendiri SPPT PBB dan jenis pajak lainnya, menjadikannya sebagai transformasi digital pertama di Provinsi Bengkulu di bidang perpajakan daerah.
Dengan berbagai kemudahan ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB semakin meningkat, sehingga pembangunan Kota Bengkulu dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
