Wamentan Sudaryono Tegaskan Swasembada Pangan Tak Bisa Ditawar
Bengkulu Tengah – Urusan perut tidak bisa ditawar. Pesan tegas ini disampaikan Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, saat menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan nasional dalam forum strategis TANI ON STAGE “Senator Bicara Pangan: Strategi Menuju Swasembada dan Kedaulatan Pangan” yang digelar serentak di Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah, Sabtu (27/9/25).
Acara tersebut menghadirkan unsur pemerintah pusat, legislator, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk membahas langkah nyata memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global.
Dalam kunjungannya ke lahan penanaman di Talang Alin, Desa Taba Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Sudaryono menekankan bahwa pangan adalah urusan paling fundamental dalam kehidupan berbangsa.
“Kalau objek dari negosiasi adalah urusan perut rakyat, maka kita pasti kalah. Presiden ingin Indonesia berdaulat di sektor pangan. Kita harus mampu memberi makan rakyat kita sendiri dari hasil pertanian dalam negeri,” tegasnya.
Sudaryono menyebut capaian swasembada beras, jagung, gula konsumsi, dan garam konsumsi sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan pangan nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya satu-dua kementerian.
“Ini tidak cukup hanya presiden, menteri pertanian, atau kementerian pertahanan saja. Harus melibatkan semua pihak, dari kementerian kehutanan, ATR/BPN, hingga para senator DPD, bupati, TNI, Polri, jaksa, kampus, dan mahasiswa,” lanjut Sudaryono.
Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki, memaparkan bahwa lahan perhutanan sosial memiliki potensi besar untuk mendukung swasembada pangan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Kami sedang mendorong optimalisasi lahan perhutanan sosial untuk mendukung swasembada pangan, air, dan energi. Misalnya dengan model agroforestri, menanam padi, jagung, dan juga tanaman kehutanan seperti pohon jati atau mahoni,” jelas Rohmat.
Ia menambahkan bahwa kawasan hutan menyimpan potensi sumber daya air yang besar untuk mendukung ketahanan air masyarakat sekitar, sementara biomassa tanaman seperti kaliandra dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
Senator DPD RI, Badikenita Sitepu, menyampaikan bahwa acara ini adalah inisiatif strategis DPD RI yang digelar serentak di empat wilayah berdasarkan pembagian sub-wilayah DPD.
“DPD RI hari ini hadir lengkap. Dari Sumatera saja ada 40 anggota DPD RI dari 10 provinsi. Ini adalah bentuk komitmen nyata kami dalam mendukung program ketahanan dan kedaulatan pangan,” ujar Badikenita.
Ia menekankan pentingnya sinergi DPD RI dengan kementerian terkait agar kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara konkret di lapangan, bukan hanya wacana di atas kertas.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, DPD RI, akademisi, dan masyarakat, diharapkan cita-cita mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan nasional dapat segera terwujud demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
