RDPU Musi Rawas Bahas Aduan Warga Muara Beliti, Ini Kesepakatannya
Musi Rawas – RDPU Musi Rawas digelar untuk menindaklanjuti surat pengaduan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Muara Beliti Bersatu terkait persoalan tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan. Forum tersebut berlangsung di Ruang Badan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas, Senin (02/03/2026).
Dalam RDPU Musi Rawas itu, jajaran legislatif dan eksekutif duduk bersama membahas berbagai aspirasi warga, mulai dari dinamika pemilihan ketua RT hingga kondisi pelayanan publik di Kelurahan Pasar Muara Beliti.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Musi Rawas H. Firdaus Cik Ola dan dihadiri anggota DPRD. Dari unsur pemerintah daerah, hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Agus Susanto, Asisten Administrasi Umum dan Keuangan H. David Pulung, sejumlah kepala OPD, Camat Muara Beliti, Lurah Pasar Muara Beliti, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga.
Pembahasan utama menitikberatkan pada proses pemilihan ketua RT yang menjadi sorotan masyarakat. Dalam forum tersebut disepakati bahwa seluruh pihak terkait akan mengawal proses pemilihan agar berlangsung aman dan damai.
Selain itu, lurah disebut masih menunggu penempatan pegawai. Apabila tidak terjadi mutasi, pemerintah daerah akan melakukan kajian lanjutan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal.
Forum RDPU Musi Rawas juga menegaskan bahwa lurah tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta diharapkan mampu meninggalkan kesan baik di tengah masyarakat. Langkah mediasi perdamaian turut menjadi bagian dari kesepakatan, termasuk komitmen penggantian atas kerusakan kantor kelurahan.
Sebagai tindak lanjut, masyarakat bersama pemerintah akan menggelar gotong royong memperbaiki kantor lurah agar fasilitas tersebut dapat kembali difungsikan secara maksimal untuk pelayanan publik.
Melalui RDPU Musi Rawas ini, pemerintah daerah dan DPRD berharap tercipta suasana kondusif serta penguatan sinergi antara aparatur dan masyarakat dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan di wilayah Muara Beliti.
