Pemerintah Targetkan Zero Backlog pada 2045
Jakarta, Repoeblik – Kebutuhan akan tempat tinggal, terutama rumah, terus mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya di Indonesia. Guna mengatasi tantangan ini, Pemerintah Targetkan Zero Backlog untuk mengimplementasikan program-program yang bertujuan mencapai zero backlog pada tahun 2045 mendatang.
Salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah Program Sejuta Rumah (PSR). Program ini memiliki fokus utama untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini masih terkendala dalam akses terhadap hunian yang layak dan berkualitas.
Meskipun upaya pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan tampak luar biasa, namun pandangan berbeda muncul dari seorang Pengamat Properti yang juga merupakan Pakar Properti Nasional, Panangian Simanungkalit. Menurutnya, sektor perumahan khususnya perumahan bagi MBR selama ini masih belum mendapat perhatian serius yang memadai dari pemerintah.
Sektor perumahan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, bahkan terkesan bergerak di tempat, bahkan mundur. Permasalahan backlog (kekurangan perumahan) yang sudah lama menjadi fokus perhatian publik masih belum teratasi, bahkan jumlahnya semakin meningkat. Menanggapi hal ini, Panangian Simanungkalit, seorang Pengamat Properti dan Pakar Properti Nasional, mengungkapkan harapannya agar pemerintah yang akan datang memberikan lebih banyak perhatian pada pemenuhan hunian rakyat, terutama bagi generasi milenial dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Artinya, sektor perumahan berjalan di tempat, bahkan berjalan mundur. Permasalahan ‘backlog’ (kekurangan perumahan) saat ini masih belum teratasi bahkan jumlahnya semakin meningkat. Karena itu kita berharap pemerintah yang akan datang agar lebih memperhatikan hunian rakyat, terutama bagi Milenial dan MBR,” ucap Panangian dalam keterangan tertulis, dikutip dari detiknews pada Kamis (5/10/2023).
Meskipun pemerintah memiliki target ambisius untuk mencapai zero backlog pada tahun 2045, Panangian menekankan pentingnya kebijakan, program, dan strategi yang matang untuk mencapainya. Data yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat Musyawarah Nasional (Munas) Real Estate Indonesia (REI) 2023 beberapa waktu lalu juga menggambarkan betapa besarnya permasalahan backlog perumahan.
Presiden Jokowi mencatat bahwa backlog perumahan di Indonesia saat ini mencapai angka mencengangkan, yakni sekitar 12,7 juta unit. Padahal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selalu mengklaim setiap tahunnya telah berhasil membangun 1 juta rumah. Namun, angka tersebut jelas masih jauh dari target untuk menyelesaikan backlog secara tuntas.
Angka backlog (kekurangan perumahan) di Indonesia selama satu dekade terakhir telah menjadi sorotan yang mendalam. Dalam kurun waktu dari 2014 hingga 2023, angka backlog tidak mengalami penurunan yang signifikan dan seakan-akan berjalan di tempat. Panangian Simanungkalit, seorang Pengamat Properti dan Pakar Properti Nasional, mengeksplorasi pertanyaan yang mengganjal dalam permasalahan Pemerintah Targetkan Zero Backlog.
“Pertanyaannya, mengapa dari 2014 sampai 2023, angka backlog tidak berkurang dan seperti jalan di tempat? Kalau klaim Kementerian PUPR benar, harusnya sekarang sudah berkurang 9 juta sejak 2014. Tapi nyatanya seperti lagu ‘aku masih seperti yang dulu’,” tutur Panangian.
Pernyataan Panangian memang mencerminkan fakta bahwa permasalahan backlog perumahan masih menghantui Indonesia, meskipun berbagai upaya telah dilakukan selama bertahun-tahun. Klaim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa setiap tahun telah membangun 1 juta rumah tidak sejalan dengan kenyataan.
Sementara itu, berbicara tentang target ambisius Zero Backlog pada tahun 2045, Panangian mengingatkan bahwa pencapaian tujuan ini akan memerlukan upaya keras dan strategi yang cerdas. Saat ini, angka backlog mencapai 12,7 juta unit, dan untuk mencapai nol backlog dalam waktu 21 tahun mendatang, diperlukan pembangunan sekitar 600 ribu unit per tahun.
Namun, ada faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan. Jokowi, Presiden Indonesia, sempat mengungkapkan bahwa ada kebutuhan untuk membangun 700 ribu unit per tahun untuk mengakomodasi keluarga baru. Dengan demikian, total rumah yang harus dibangun setiap tahun seharusnya mencapai 1,3 juta unit. Namun, saat ini, pembangunan perumahan hanya mencapai sekitar 200 ribu hingga 220 ribu unit per tahun, menurut data dari Bank BTN yang menjadi mayoritas dalam mendukung KPR FLPP.
Angka capaian pembangunan perumahan di Indonesia menjadi sorotan perdebatan yang semakin tajam. Dalam konteks ini, Panangian Simanungkalit, Pengamat Properti dan Pakar Properti Nasional, memaparkan keprihatinannya terkait capaian yang stagnan dalam pembangunan perumahan.
“Kalau hanya 200 ribu per tahun, berarti apa? Capaian itu tidak jauh beda dari capaian pembangunan rumah di zaman Pak Harto, sebelum beliau jatuh yakni 190 ribu per tahun,” jelas Panangian.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa, meskipun telah berlalu beberapa dekade, capaian pembangunan perumahan di Indonesia nampaknya belum mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam kenyataannya, angka ini hampir setara dengan pencapaian di masa lalu.
“Berarti pengelolaan itu tidak berjalan. Itulah. Ya, itulah faktanya. Jadi, kenapa harus 1,3 juta unit per tahun sekarang? Karena kalau tidak, maka tidak akan ada pengurangan backlog sejak pemerintahan Suharto sampai pemerintahan yang sekarang. Itu lho keprihatinan kita, karena tidak ada perkembangan,” tambahnya.
Panangian juga menyoroti pentingnya peningkatan subsidi yang diberikan oleh pemerintah di bidang perumahan. Perbandingan dengan negara tetangga seperti Malaysia mengungkapkan bahwa subsidi perumahan di Indonesia masih terbilang kecil.
“Salah satu cara yang paling sederhana adalah menambah jumlah subsidi perumahan. Subsidi perumahan saat ini hanya mencapai Rp 20 triliun. Jika dibandingkan dengan subsidi pendidikan yang mencapai Rp 570 triliun, maka subsidi perumahan hanya sekitar 3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tuturnya.
Perbandingan ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam alokasi anggaran pemerintah antara sektor perumahan dan pendidikan. Negara-negara maju, bahkan negara tetangga seperti Malaysia, mengalokasikan anggaran perumahan yang jauh lebih besar, mendekati 10% dari APBN mereka.
“Memang, idealnya jika kita bisa mendekati anggaran perumahan 10% dari APBN. Namun, itu mungkin tidak realistis. Paling tidak, kita perlu meningkatkan anggaran perumahan menjadi sekitar Rp 40 hingga 50 triliun, setidaknya tiga kali lipat dari kondisi sekarang. Dengan begitu, kita dapat memberikan dukungan yang lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat,” terangnya.
Selain subsidi perumahan, Panangian juga menyoroti rasio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di Indonesia, realisasi KPR hanya mencapai Rp 662 triliun atau sekitar 3% dari PDB. Dalam perbandingan internasional, rasio ini masih jauh di bawah negara-negara maju. Misalnya, Malaysia memiliki rasio KPR terhadap PDB sekitar 34%, sementara Singapura mencapai angka 42% dari PDB.
“Nah, jadi saya sebagai pengamat mencoba mengusulkan supaya kita membangun 500 ribu rumah sederhana (RSH), 500 ribu rumah susun sederhana milik (rusunami), dan 3 juta rumah di pedesaan. Sementara dana subsidi untuk 500 ribu unit landed house sekitar Rp 50 triliun, subsidi untuk 500 ribu unit rusunami sekitar Rp 36 triliun, dan subsidi untuk 3 juta rumah di desa sekitar Rp 15 triliun. Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 101 triliun per tahun,” paparnya.
Usulan ini menekankan pentingnya berbagai jenis perumahan yang dapat memenuhi kebutuhan beragam masyarakat, termasuk rumah sederhana, rusunami, dan rumah di pedesaan. Dana subsidi yang diajukan oleh Panangian mencerminkan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung Pemerintah Targetkan Zero Backlog yang lebih luas dan merata.
