“Ini tidak fair. Kita minta Bupati Lebong hapus saja anggaran publikasi di Dinas Kominfo Lebong,” tegasnya pada Selasa malam (6/5/2025).
Ia menambahkan bahwa proses verifikasi yang dinilai tidak profesional itu bisa mencoreng citra pemerintahan Bupati Azhari dan Wakil Bupati Bambang.
“Kami juga mendorong efisiensi anggaran kerja sama publikasi, mengingat keuangan Pemda Lebong sedang tidak baik-baik saja,” lanjutnya.
Sebagai catatan, seleksi kerja sama media yang dilakukan Diskominfo Lebong merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023, namun pelaksanaannya di lapangan justru menuai kritik karena dianggap tidak transparan dan diskriminatif.
1 2
