Kemenkumham Bahas Hak Asasi Manusia dalam Pemilu 2024 bersama KPU RI
Dhahana Putra, Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, menyampaikan hasil positif pertemuan tersebut dan mengungkapkan salah satu gagasan baru yang muncul. “Kita juga dapat ilmu yang baru nih dari pak anggota, human rights friendly. Jadi beliau mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu ke depan itu akan human rights friendly. Maksudnya adalah bahwa memperhatikan kelompok rentan, baik vulnerable group ataupun yang lain,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan komitmen untuk menjadikan pelaksanaan pemilu lebih inklusif dan mengakui hak asasi manusia sebagai elemen kunci dalam proses pemilu. Dalam konteks ini, kelompok-kelompok yang rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, minoritas, dan kelompok lainnya, akan mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam pemilu ke depan.
Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, turut menyampaikan pandangan positifnya terkait hasil pertemuan tersebut. Menurut Idham, pertemuan ini merupakan bukti konkret dari komitmen kedua lembaga untuk menciptakan pemilu yang berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia.
“Kami sebagai penyelenggara pemilu, kami berkomitmen dalam menyelenggarakan tahapan pemilu serentak 2024 dan pilkada serentak 2024 nanti, kami berorientasi pada ramah HAM atau human right friendly,” kata Idham.
