Jakarta – Pemerintah Indonesia membuka peluang impor minyak bumi dari Brunei Darussalam sebagai salah satu opsi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah itu mencuat dalam pertemuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Deputy Minister (Energy) at the Prime Minister’s Office Brunei Darussalam, Dato Seri Paduka Awang Haji Mohamad Azmi Bin Haji Mohd Hanifah, di sela Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3/2026).
Bahlil mengatakan, penjajakan impor minyak dari Brunei menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan pasokan energi nasional tetap aman. Menurut dia, kapasitas produksi minyak Brunei yang mencapai sekitar 100.000 hingga 110.000 barel per hari dinilai menjadi potensi yang dapat dipertimbangkan.
“Penjajakan impor minyak bumi dari Brunei menjadi salah satu opsi strategis yang kita dorong, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2026).
Di sisi lain, pertemuan bilateral itu juga menyoroti ketertarikan Brunei terhadap pengalaman Indonesia dalam transformasi energi. Negara tersebut disebut mulai serius mempelajari strategi diversifikasi pembangkit listrik yang dijalankan Indonesia, terutama pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Bahlil menjelaskan, Brunei saat ini tengah menyiapkan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit nasional hingga lima kali lipat dari kapasitas eksisting. Dari posisi saat ini sekitar 1 gigawatt (GW), Brunei berencana menambah sekitar 4 GW lagi.
“Ini adalah momentum emas bagi kolaborasi kawasan. Brunei melihat Indonesia telah melangkah lebih maju dan terstruktur dalam mengembangkan pembangkit energi dari berbagai macam sumber energi, di mana Brunei memanfaatkan 99 persen dari gas untuk pembangkit listriknya dan ingin mengurangi porsi pemanfaatan gas untuk pembangkitnya,” ujar Bahlil.
Selain sektor pembangkit, Brunei juga disebut menaruh minat pada teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) yang digunakan PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan produksi minyak dari sumur-sumur tua. Teknologi tersebut dinilai relevan bagi Brunei yang saat ini telah lebih dulu menerapkan metode water flooding.
Bahlil menegaskan pemerintah siap memfasilitasi kerja sama teknis antara Brunei dan perusahaan pelat merah Indonesia di sektor energi. Menurutnya, kolaborasi itu bisa dilakukan dalam bentuk berbagi pengalaman, transfer pengetahuan, hingga pembahasan teknis di lapangan.
“Kami siap melakukan kerja sama untuk sharing pengalaman dan pengetahuan untuk berbicara teknis, nanti akan saya siapkan dengan senang hati untuk berbagi dan belajar,” katanya.
Sementara itu, Dato Seri Paduka Awang Haji Mohamad Azmi mengakui negaranya tertarik mempelajari teknologi EOR dari Indonesia. Ia menyebut Brunei ingin meningkatkan produksi minyak dengan mengembangkan metode chemical flooding, setelah sebelumnya mengandalkan water flooding.
“Kita tertarik di Indonesia, sebab ada teknologi EOR yang sudah diterapkan. Kita sudah menggunakan water flooding dan kita percaya kita bisa belajar dari Indonesia untuk mengoperasikan EOR,” ujar Azmi.
Tak hanya soal migas, Indonesia juga mendorong peluang investasi yang lebih luas bagi Brunei melalui skema Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) atau Indonesian Economic Development Corridor (IEDC). Dalam skema itu, Brunei didorong untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, terutama di wilayah terpencil yang memiliki potensi sumber daya alam namun masih membutuhkan dukungan pasokan energi.
Kerja sama kedua negara juga dirancang mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program capacity building. Ruang lingkupnya meliputi sektor hulu migas hingga pelatihan auditor energi terbarukan sebagai bagian dari penguatan kolaborasi energi jangka panjang antara Indonesia dan Brunei Darussalam.
