Fauzan Solid selaku pimpinan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden dan dilatarbelakangi oleh parpol PDIP bersama PPP. Hal itu sudah disampaikan menanggapi pernyataan kubu Tommy Adrian Firman yang mengklaim sebagai Ketua Umum GPK.
“Nama saudara Tommy tidak ada dalam SK Kepengurusan PP GPK. Ini adalah dukungan secara pribadi Tommy kepada salah satu calon presiden, bukan dukungan secara kelembagaan GPK,” kata Fauzan dilangsir detiknews, Senin (14/8/2023).
GPK sebagai Banom tunduk dan patuh atas keputusan DPP PPP seperti yang dikatakan Fauzan karena mereka akan mendukung Ganjar sebagai Calon Presiden 2024.
“Banom” adalah singkatan dari “Badan Organisasi Masyarakat”. Istilah ini merujuk pada organisasi atau badan yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan sosial, budaya, atau politik dalam lingkup tertentu. Banom dapat berfokus pada berbagai tujuan, seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, olahraga, agama, budaya, atau bahkan kegiatan politik.
Dalam konteks politik di Indonesia, banom sering digunakan untuk merujuk pada organisasi masyarakat yang terlibat dalam aktivitas politik atau memobilisasi dukungan untuk partai politik tertentu. Banom politik dapat menjadi elemen penting dalam kampanye pemilihan umum atau dalam menjalankan kegiatan politik lainnya.
Singkatnya, “banom” adalah singkatan yang merujuk pada badan organisasi masyarakat yang memiliki berbagai tujuan, termasuk tujuan sosial, budaya, atau politik.
Dalam 5 bulan terakhir, menurut Fauzan. GPK di seluruh provinsi terus bergerak mengampanyekan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 di setiap desa yang ada di Indonesia.
Dengan kehadirannya pengurus GPK. Ia yakin akan berkontribusi terhadap pemenangan Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden 2024.
Fauzan juga mengingatkan ke berbagai pihak untuk tidak percaya terhadap klaim Tommy Adrian Firman. Menurutnya PP GPK yang memiliki SK Kemenkumham dan diakui partai adalah yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres sesuai keputusan Rapimnas PPP di Jogja.
Fauzan menceritakan kalau GPK gagasan Tommy baru muncul ketika mau pemilihan presiden. Setelah itu mereka pura-pura hilang. Karena kepentingan Pemilihan Presiden. Padahal Tommy sendiri adalah kader PAN sejak 2019.
Fauzan menambahkan, tokoh-tokoh senior yang sudah pernah berkiprah di GPK seharusnya memberikan contoh kepada anak muda. Karena organisasi bisa di jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tidak berdasarkan asal klaim.
“Tokoh-tokoh senior yang pernah berkiprah di GPK seperti bang Syahrial Agamas harusnya memberikan contoh kepada kami tentang aturan organisasi seperti apa, bukan asal klaim seperti ini,” tutupnya.
Dalam konteks Indonesia, “banom yang dianggap resmi oleh pemerintah” dapat merujuk pada organisasi masyarakat yang telah mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari pemerintah atau lembaga pemerintahan yang berwenang. Organisasi-organisasi ini biasanya memiliki izin atau registrasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang menunjukkan bahwa mereka diakui sebagai badan hukum yang sah.
Pengakuan resmi dari pemerintah biasanya diberikan setelah proses verifikasi dan memenuhi persyaratan tertentu. Organisasi-organisasi masyarakat yang dianggap resmi oleh pemerintah biasanya beroperasi sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku, serta tunduk pada pengawasan dan pemantauan pemerintah.
Contoh organisasi masyarakat yang diakui resmi oleh pemerintah di Indonesia meliputi berbagai jenis, seperti lembaga amal, organisasi olahraga, organisasi agama, dan lainnya. Pemerintah mengatur pengakuan dan regulasi untuk berbagai jenis organisasi ini untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas hukum dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Namun, perlu dicatat bahwa pengakuan resmi oleh pemerintah tidak selalu menjamin integritas atau kualitas dari suatu organisasi. Beberapa organisasi mungkin mendapatkan status resmi tetapi mungkin memiliki permasalahan internal atau ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang dipegang oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus memantau dan mengawasi aktivitas organisasi-organisasi yang diakui resmi.