“Sudah banyak yang membatalkan pesanan dari kementerian-kementerian dari Jakarta maupun di tingkat provinsi dari dinas-dinas yang bersangkutan,” tambahnya.
Dampak Terhadap Okupansi dan Potensi PHK
Efisiensi anggaran ini berdampak langsung pada tingkat okupansi hotel yang turun drastis ke angka 30-35 persen. Padahal, okupansi minimal untuk mencapai Break Event Point (BEP) adalah 50 persen.
“Karena sekarang sudah kelihatan bulan Januari saja hotel-hotel di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, okupansinya hanya 30 persen sampai 35 persen,” jelas Dodi.
Dengan kondisi seperti ini, pengusaha hotel terancam melakukan pemutusan hak kerja (PHK) kepada karyawan jika situasi terus berlanjut.
“Kalau ini berkepanjangan kemungkinan besar usaha dari hotel dan pariwisata bisa memangkas karyawannya minimal 50 persen dari jumlah karyawan sekarang,” ungkapnya.
Dodi memperkirakan jumlah karyawan hotel di Jawa Barat yang berisiko terkena PHK bisa mencapai puluhan ribu. Sebagai gambaran, hotel bintang 3 hingga bintang 5 yang memiliki 100 karyawan per hotel, dapat mengalami pengurangan hingga 50 persen dari total karyawan.
