Dua Balita Cacingan Gegerkan Seluma, Pemkab Gerak Cepat Tangani Rumah Tak Layak Huni
Seluma – Kasus memilukan dua balita di Desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, yang menderita cacingan akibat tinggal di rumah tidak layak huni, menggugah perhatian publik. Pemerintah Kabupaten Seluma pun bergerak cepat dengan menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Kamis (18/9/25) di Ruang Rapat Sekda.
Rapat yang dipimpin Penjabat Sekda Seluma, Dedy Ramdhani, SE, M.SE, MA, itu dihadiri Kapolres Seluma, Asisten Pemerintahan dan Kesra, serta sejumlah kepala OPD. Dalam arahannya, Dedy menegaskan bahwa penanganan rumah tidak layak huni menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar program ini dapat berjalan optimal, terarah, dan tepat sasaran.
“Permasalahan rumah tidak layak huni merupakan isu yang harus segera ditangani. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan langkah-langkah strategis melalui pendataan akurat, verifikasi lapangan, serta penyaluran bantuan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Dedy.
Kasus dua balita, KNS (1,8 tahun) dan Ap (4 tahun), menjadi pemicu perhatian serius pemerintah. Keduanya dikabarkan tinggal di rumah kayu yang hampir roboh, berlantaikan tanah, berdinding lapuk, dan beratapkan seng bocor. Kondisi itu membuat keduanya rentan terserang penyakit, hingga akhirnya menderita cacingan akut.
Respon cepat juga datang dari pemerintah provinsi. BKKBN Bengkulu menyebut intervensi sudah dilakukan, salah satunya melalui program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang memberi dukungan nutrisi bagi keluarga rentan. Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menjamin pengobatan gratis bagi kedua balita serta berkomitmen membangun rumah layak huni untuk keluarga mereka.
Rapat koordinasi yang digelar Pemkab Seluma ini tidak hanya menjadi forum evaluasi terhadap program yang sudah berjalan, tetapi juga ajang merumuskan strategi baru agar penanganan RTLH bisa lebih cepat dan tepat. Pemerintah daerah berharap, melalui kerja sama terpadu dengan aparat penegak hukum, OPD terkait, dan seluruh pemangku kepentingan, kasus serupa tidak lagi terulang di masa depan.
Tragedi yang menimpa dua balita ini menjadi pengingat keras bahwa persoalan rumah tidak layak huni tidak sekadar menyangkut fisik bangunan, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan, gizi, dan masa depan anak-anak. Pemerintah Kabupaten Seluma berjanji akan terus memperkuat langkah nyata agar setiap warga dapat hidup dalam hunian yang sehat dan layak.
Berita Populer
Tinggalkan Balasan