Bengkulu, 25 Februari 2025 – Dalam Focus Group Discussion (FGD) evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu, salah satu usulan menarik datang. Salah satu peserta mengusulkan agar biaya transportasi bagi pemilih ditanggung oleh negara guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan serta mengurangi potensi politik uang.
Dirinya menilai bahwa biaya transportasi sering menjadi hambatan bagi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama bagi warga di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan adanya dukungan dari negara, diharapkan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya.
“Jika biaya transportasi ditanggung negara, partisipasi pemilih bisa meningkat signifikan. Selain itu, ini juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi praktik politik uang, di mana sering kali pemilih diberi uang oleh oknum tertentu agar mau datang ke TPS,” ujarnya dalam forum diskusi.
Evaluasi Pilkada 2024 dan Peran Media
FGD yang digelar di RPP KPU Kota Bengkulu ini dibuka oleh Ketua KPU Kota Bengkulu, Rayendra Pirasad. Dalam sambutannya, Rayendra mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024 yang berjalan dengan baik hingga pelantikan Wali Kota terpilih. Ia menegaskan bahwa evaluasi ini penting untuk mengukur kesesuaian proses pemilu dengan perencanaan dan regulasi yang ada serta menjadi bahan penetapan kebijakan ke depan.
“Proses Pilkada bukan hanya milik KPU, tetapi juga milik semua lapisan masyarakat, termasuk media. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap masukan dan kritik demi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang,” ujar Rayendra.
Sejumlah partai politik dan media turut memberikan pandangan mereka terkait jalannya Pilkada. Perwakilan dari PAN menyoroti pentingnya pendampingan dalam distribusi logistik pemilu agar lebih transparan. Sementara itu, PSI, Gerindra, Hanura, dan Garuda memberikan apresiasi terhadap kinerja KPU yang dianggap sudah berjalan dengan baik.
Dari sisi media, RBTV menyoroti kurangnya penyaluran informasi selama proses pemilihan, sementara Organisasi API dan RRI meminta agar media dilibatkan sejak awal tahapan pemilu. Selain itu, muncul pula usulan untuk membentuk Media Center khusus dari KPU guna memastikan informasi terkait pemilu dapat tersampaikan secara lebih efektif ke masyarakat.
Tantangan dan Evaluasi dari Bawaslu
Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rahmat Hidayat, dalam kesempatan yang sama, menyoroti permasalahan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan Pilkada. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala teknis di lapangan, seperti petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang belum menempelkan stiker karena belum mendatangi rumah pemilih secara langsung.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, terutama terkait SDM di lapangan. Ini harus menjadi perhatian serius untuk Pilkada mendatang,” ujarnya.
Kesimpulan dan Langkah Ke Depan
Usulan terkait biaya transportasi bagi pemilih menjadi salah satu poin penting yang muncul dalam diskusi ini. Jika diterapkan, kebijakan ini berpotensi meningkatkan angka partisipasi pemilih serta menekan praktik politik uang.
Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik ke depan, dengan penekanan pada transparansi, akurasi, serta peningkatan peran media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
