KPAI Minta Pelaku Bullying Tetap di Sekolah, Ketidakadilan bagi Korban?
Cilacap, Alaku News – Kasus perundungan yang menimpa siswa SMP di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, telah menggemparkan media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Meski beberapa pelaku perundungan terlibat dalam konflik hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar mereka tidak dikeluarkan dari sekolah.
Korban perundungan ini, yang kita sebut dengan inisial FF (13 tahun), adalah seorang siswa SMP yang mengalami perlakuan kejam dari teman-temannya. Namun, berita baiknya adalah kondisi FF kini semakin membaik setelah mendapat perawatan dan dukungan psikologis.
KPAI, sebuah lembaga yang fokus pada perlindungan anak-anak di Indonesia, telah terlibat dalam penanganan kasus ini. Mereka telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerukan agar pelaku perundungan tidak dikeluarkan dari sekolah, meskipun mereka terlibat dalam masalah hukum.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan kunjungan ke sekolah siswa SMP di Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah, yang menjadi pusat perhatian publik akibat kasus perundungan yang viral di media sosial. Dalam kunjungannya, KPAI menekankan pentingnya memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dalam kasus ini terpenuhi, termasuk pelaku perundungan.
Melalui keterangan resmi yang diunggah di akun @kegblgnunfaedh, KPAI menyampaikan, “Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta anak-anak atau pelaku yang terlibat kasus bullying di Cilacap, Jawa Tengah, agar tetap terpenuhi hak-haknya dan dilindungi.”
Selain itu, KPAI juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap anak saksi dan seluruh siswa di sekolah tersebut yang mungkin terpengaruh oleh kasus ini. Mereka menekankan perlunya trauma healing dan edukasi tentang pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi sesuai dengan amanat Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.
Kasus perundungan yang terjadi di sebuah SMP di Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah, yang melibatkan seorang siswa bernama Eski, telah memicu perdebatan di media sosial. Meskipun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah meminta agar hak-hak pelaku perundungan tetap terpenuhi, beberapa warganet menyuarakan pentingnya hukuman dalam kasus ini.
Di media sosial, warganet memberikan pendapat mereka mengenai kasus ini. Salah satu warganet menulis, “Tapi mereka juga harus dihukum atas perbuatannya yang salah.” Komentar ini menyoroti pentingnya mengambil tindakan hukuman yang sesuai terhadap pelaku perundungan sebagai bentuk akuntabilitas atas tindakan mereka.
Warganet lainnya menambahkan, “Lantas efek jeranya dimana? Pelajaran untuk anak lain (dan orangtua tentunya) agar tidak melakukan tindakan serupa.” Komentar ini menekankan pentingnya mengambil tindakan yang memberikan efek jera kepada pelaku perundungan, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi mereka dan pencegahan terhadap tindakan serupa di masa depan.
Sejumlah warganet juga berpendapat bahwa pelaku dan korban sebaiknya dibedakan dalam lingkungan sekolah. Salah satu warganet menulis, “Kalo bisa bedain sekolahnya ama yang korban, jangan disatukan.” Pendapat ini menyoroti pentingnya menjaga pemisahan antara pelaku dan korban perundungan dalam konteks pendidikan, sehingga korban tidak terus-menerus merasa tidak aman.
Perdebatan di media sosial ini mencerminkan kompleksitas dalam menangani kasus perundungan di sekolah. Sementara perlindungan terhadap hak-hak semua pihak adalah hal yang penting, pendapat warganet juga menekankan pentingnya hukuman sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan perundungan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Kasus ini menjadi sebuah pelajaran penting dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mengedepankan keadilan.
Penulis: Affif Dwi As’ari
Editor : Affif Dwi As’ari
