Bengkulu, Repoeblik – Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan seruan kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran, serta agar antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dapat diminimalisir.
Asisten II Sekretariat Provinsi Bengkulu, R.A Denny, menyampaikan kekhawatiran terkait pengelolaan BBM bersubsidi saat ini, yang seringkali disebut “mengular” dengan panjangnya antrean di SPBU. “Khususnya, para bupati dan wali kota agar bisa menurunkan tim untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, mengingat kondisi sekarang dilihat di manapun SPBU itu semuanya ‘mengular’ antreannya,” kata Denny di Bengkulu, Selasa.
Denny juga menekankan perlunya menyelidiki mengapa antrean warga yang mengisi BBM bersubsidi menjadi sangat panjang, padahal kuota BBM yang disediakan sudah sesuai dengan peruntukan penerima yang berhak. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakberesan dalam penyaluran BBM bersubsidi, yang mungkin melibatkan penyalahgunaan atau distribusi yang tidak efisien.
Asisten II Sekretariat Provinsi Bengkulu, R.A Denny, telah mengungkapkan keprihatinan serius terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tidak tepat sasaran dan kelalaian dalam mekanisme distribusi. Denny menyatakan bahwa penyaluran BBM bersubsidi yang tidak terkendali telah menjadi kekurangan serius dalam sistem distribusi BBM subsidi di provinsi ini.
“Nah ini kan kekurangan (jumlah BBM bersubsidi yang tersedia). Informasi yang kami dapat ini kan terjadi pembelian di luar mekanisme yang berhak,” kata Denny, mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyaluran yang tidak sesuai prosedur.
