Bengkulu – DPRD Kota Bengkulu menyoroti gagalnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PAD untuk mengevaluasi pengelolaan pendapatan daerah secara menyeluruh.
Ketua F-PKS, Pudi Hartono, menyampaikan hal tersebut dalam sidang paripurna, Senin (5/5), yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Bengkulu.
“Ini bukan sekadar kegagalan angka. Ini menunjukkan persoalan struktural, terutama di sektor retribusi,” tegas Pudi.
Ia menyoroti kinerja Bappeda dalam penetapan target PAD dan menilai sektor retribusi parkir belum tergarap optimal.
“Potensinya besar, tapi pengelolaannya lemah. Ini jadi catatan penting yang akan kami dalami lewat pansus,” tambahnya.
F-PKS menilai pansus ini penting sebagai alat evaluasi dan koreksi demi penetapan target PAD yang lebih realistis untuk tahun 2026. Usulan pansus mendapat dukungan dari sejumlah anggota dewan, dengan harapan menghasilkan rekomendasi strategis untuk mendongkrak PAD ke depan.
