Peningkatan juga terlihat dalam pengadaan barang dan jasa untuk Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK). Hendrar Prihadi mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, hanya 36,1 persen dari pengadaan barang dan jasa mendukung UMKK. Namun, hingga 27 Oktober 2023, persentasenya sudah meningkat menjadi 37,6 persen, meskipun masih belum mencapai target minimum 40 persen yang ditetapkan dalam Inpres 2022.
Lebih lanjut, Hendrar Prihadi mengungkapkan bahwa rencana umum pengadaan (RUP) di tahun 2023 mencapai Rp 1.174,56 triliun, dan sekitar Rp 810,92 triliun melibatkan penyedia. Dari jumlah tersebut, realisasi telah mencapai 65,3 persen atau sekitar Rp 529,51 triliun. Meskipun demikian, masih ada 34,7 persen rencana penyedia yang belum terealisasi. LKPP tetap optimis bahwa kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah di tahun 2023 akan mencapai angka yang lebih positif lagi.
Pj. Wali Kota Lubuk Linggau, H. Trisko Defriyansa, meraih penghargaan ini sebagai pengakuan atas kontribusi luar biasanya dalam mendukung pengadaan barang dan jasa untuk UMK di kota tersebut. Keberhasilan ini menjadi prestasi yang patut dicontohkan bagi kota-kota lain di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan UMK dan menggerakkan perekonomian lokal.
Editor : Affif Dwi As’ari
