Pertemuan Lintas Aktivis dengan Pj Wali Kota Lubuklinggau Bahas Netralitas ASN dalam Pilkada 2024
Lubuk Linggau – Dalam audensi yang dihadiri oleh lintasan aktivis seperti Bahet, Reddy Gondrong, Riki Chairul Amri SE, M.Si, Bambang Hendrawan, Ferry Isrop, Awang, Riki, dan beberapa rekan media, Pj Wali Kota Lubuklinggau, Drs. H. Koimudin, SH, MM, menegaskan pentingnya menjaga suasana damai dan kondusif dalam Pilkada 2024. Koimudin juga mengingatkan seluruh ASN Pemkot Lubuklinggau agar bersikap netral selama proses pesta demokrasi berlangsung.
Dalam pertemuan yang digelar pada Kamis (26/09/2024) ini, Koimudin menyampaikan, “Siapapun yang akan menjadi Wali Kota Lubuklinggau sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kedua pasangan calon saat ini sedang berikhtiar menjemput takdir tersebut.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa semua pihak diharapkan berkompetisi secara adil tanpa melibatkan kepentingan ASN dalam politik praktis.
Isu Netralitas ASN Dipertanyakan
Riki Chairul Amri SE, M.Si, dalam audensi tersebut mempertanyakan netralitas ASN, khususnya di Pemkot Lubuklinggau. Ia menyoroti isu yang berkembang terkait Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), yang merupakan istri dari salah satu pasangan calon. Riki mengungkapkan kekhawatirannya bahwa oknum tersebut sering terlihat berkampanye menggunakan pakaian dinas atau simbol-simbol ASN. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa jabatan penting yang dipegangnya bisa berpotensi menekan ASN lain untuk berpihak pada salah satu calon.
“Bagaimana bisa netral, jika Kepala BKPSDM masih aktif menjabat dan terlibat dalam kampanye?” ujar Riki Eloeng dengan nada kritis. Ia menegaskan bahwa netralitas ASN akan sulit terwujud jika pejabat kunci seperti Kepala BKPSDM tidak mengundurkan diri atau mengambil cuti selama masa kampanye.
Tanggapan Pj Wali Kota Lubuklinggau
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Koimudin mengakui bahwa masalah ini sudah menjadi perhatiannya. Ia berjanji akan meminta Kepala BKPSDM untuk segera mengambil cuti agar bisa fokus mendampingi suaminya dalam kampanye. “Saya sudah pikirkan hal itu dan akan meminta yang bersangkutan untuk segera cuti,” jelas Koimudin.
Ferry Isrop, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, juga mengajukan pertanyaan mengenai apakah netralitas ASN berlaku hanya selama jam dinas atau sepanjang waktu. Koimudin menjawab dengan senyum dan mengarahkan Ferry untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Bawaslu terkait hal tersebut.
Dengan adanya dialog ini, masyarakat berharap agar netralitas ASN di Kota Lubuklinggau tetap terjaga, sehingga Pilkada 2024 bisa berjalan dengan lancar, adil, dan tanpa intervensi politik dari pihak yang berwenang.
