Bengkulu – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu menyoroti kebijakan pemerintah terkait penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Bengkulu, Faris Alatas, menilai kebijakan ini berdampak serius bagi peserta seleksi, terutama dalam aspek ekonomi dan psikologis.
Dampak Ekonomi dan Psikologis bagi Peserta
Menurut Faris, banyak peserta yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya setelah dinyatakan lulus seleksi. Akibatnya, mereka kini kehilangan penghasilan dan mengalami ketidakpastian ekonomi.
“Penundaan pengangkatan hingga Oktober tahun ini untuk CPNS dan tahun depan untuk PPPK telah menimbulkan masalah besar. Banyak peserta kini menganggur dan kehilangan sumber pendapatan,” ujar Faris.
Selain itu, Faris juga menyoroti kurangnya informasi yang diberikan pemerintah terkait kepastian jadwal pengangkatan. Ia menekankan pentingnya skema yang jelas agar peserta bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik.
Desakan kepada Pemerintah dan Pemda Bengkulu
Faris menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan kejelasan dan keadilan bagi peserta seleksi yang terdampak. Ia mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Pemerintah harus bertindak adil terhadap peserta yang dirugikan akibat lamanya proses pengangkatan ini. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan kepastian dan kompensasi atas kebijakan yang diambil,” tambahnya.
Tak hanya kepada pemerintah pusat, Faris juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu untuk lebih proaktif dalam menyikapi penundaan ini. Ia berharap Pemda Bengkulu tidak hanya menunggu instruksi dari pusat, tetapi juga mengusulkan kebijakan yang lebih adil untuk para peserta seleksi.
“Pemda bisa mengusulkan kompensasi kepada pemerintah pusat, atau setidaknya menjamin kesejahteraan peserta hingga proses pengangkatan selesai,” tegasnya.
Jadwal Pengangkatan Resmi Diundur
Pemerintah telah resmi mengundur jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama KemenPANRB pada Rabu (5/3/2025). Berdasarkan keputusan tersebut, pengangkatan CPNS dijadwalkan serentak pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK baru akan diangkat pada 1 Maret 2026.
Beberapa alasan yang mendasari penundaan CPNS dan PPPK ini antara lain:
- Penyesuaian jadwal agar pengangkatan bisa dilakukan serentak di seluruh instansi.
- Penyelarasan data terkait formasi, jabatan, dan penempatan.
- Waktu tambahan bagi instansi untuk menyelesaikan pengadaan ASN.
- Optimalisasi usulan formasi dari berbagai instansi pemerintah.
Gubernur Bengkulu Bahas Kesejahteraan ASN dan PPPK
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, bertemu dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arief Fakhrulloh, di Kantor BKN RI, Jakarta, Jumat (7/3). Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait masa depan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Bengkulu.
Helmi Hasan menyampaikan berbagai aspirasi serta tantangan yang dihadapi tenaga kerja pemerintahan di Bengkulu, terutama terkait kesejahteraan dan kepastian status mereka. Salah satu fokus utama adalah percepatan pengangkatan PPPK serta perlindungan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di pemerintahan daerah.
“Kami ingin memastikan seluruh ASN, PPPK, dan THL di Bengkulu mendapatkan kepastian status serta kesejahteraan yang layak. Kami berharap ada solusi terbaik dari pemerintah pusat demi keberlangsungan sistem kepegawaian yang lebih baik di daerah,” ujar Helmi Hasan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN RI, Zudan Arief Fakhrulloh, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menyusun kebijakan yang dapat memberikan kepastian bagi tenaga kerja pemerintahan, termasuk di Bengkulu.
“Kami memahami pentingnya kesejahteraan pegawai di daerah. BKN akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar kebijakan kepegawaian berjalan sesuai regulasi dan berpihak pada kesejahteraan pegawai,” kata Zudan.
Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepastian kerja bagi ASN, PPPK, dan THL di Bengkulu. Pemerintah daerah dan BKN RI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dalam mewujudkan sistem kepegawaian yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan.
