Pembangunan KDKMP Kaur Disorot DPRD, Forum Keluhkan Transparansi dan Pembinaan
Kaur – Pembangunan KDKMP Kaur menjadi perhatian serius dalam hearing yang digelar DPRD Kabupaten Kaur bersama Forum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Kaur (KDKMP). Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi II, Senin (23/2/2026), mengangkat persoalan minimnya transparansi pembangunan gedung KDKMP di sejumlah desa.
Dalam forum tersebut, Ketua Forum KDKMP Kabupaten Kaur, Aprina Taskan Yanto, menilai Pembangunan KDKMP Kaur belum melibatkan pengurus desa secara maksimal. Ia menyebut masih banyak desa yang belum memperoleh pembangunan gedung, sementara syarat, mekanisme, hingga pengawasan anggaran dinilai tidak disosialisasikan secara jelas kepada pengurus di tingkat desa.
“Banyak desa yang belum mendapatkan pembangunan gedung KDKMP, sementara syarat dan mekanismenya belum jelas disampaikan kepada pengurus. Ini menghambat kelancaran pembangunan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran,” kata Ketua Forum KDKMP Kabupaten Kaur, Asprin Taskan Yanto.
Selain transparansi, forum juga menyoroti lemahnya pembinaan sumber daya manusia. Banyak pengurus KDKMP disebut belum memiliki pemahaman teknis pengelolaan koperasi, sehingga tidak dapat menjalankan tugas secara optimal. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan Pembangunan KDKMP Kaur sesuai tujuan pembentukannya.
“Kami menyayangkan kurangnya keterlibatan pengurus dalam pembangunan ini. Informasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan pun sangat tertutup. Semua ini menghambat kami dalam menjalankan tugas dengan baik,” ujar Aprin.
Keluhan serupa disampaikan Ketua Pengurus KDKMP Desa Jembatan Dua, Zoni Aprizon. Ia mengaku pengurus di desanya tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan gedung koperasi dan tidak mengetahui kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Pemborong pembangunan gedung tidak pernah melibatkan kami sebagai pengurus. Kami hanya menjadi penonton. Kami juga tidak tahu apakah bangunan tersebut sudah sesuai dengan RAB atau belum,” kata Zoni.
Forum KDKMP menekankan perlunya transparansi dan pengawasan terbuka dalam setiap proyek Pembangunan KDKMP Kaur agar tidak menimbulkan keraguan di kalangan pengurus dan masyarakat. Mereka juga berharap ada perubahan mekanisme, regulasi yang lebih jelas, pengawasan ketat, serta pembinaan SDM berkelanjutan.
Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Kabupaten Kaur menyatakan akan menindaklanjuti seluruh keluhan yang disampaikan. DPRD menilai dinamika yang muncul masih dalam batas kewajaran mengingat program KDKMP tergolong baru, serta mengajak semua pihak ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan agar berjalan lancar.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kabupaten Kaur juga berencana mengirimkan surat kepada PT Agrinas untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi terkait Pembangunan KDKMP Kaur di wilayah tersebut.
