Bengkulu Tengah – Warga Dusun Dua Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkulu Tengah, Selasa (14/4/2026), menuntut kejelasan hasil survei abrasi pantai dan erosi tebing Sungai Batang Lemau yang dinilai kian mengancam permukiman.
Kedatangan warga merupakan tindak lanjut dari surat permohonan audiensi yang sebelumnya dilayangkan kepada BPBD. Mereka meminta penjelasan resmi atas survei lapangan yang telah dilakukan pemerintah daerah sejak Februari lalu.
Dalam surat tersebut, warga mengingatkan bahwa laporan awal terkait abrasi dan erosi sudah disampaikan sejak Januari 2026. Menindaklanjuti laporan itu, tim BPBD turun ke lokasi pada 19 Februari 2026 untuk melakukan verifikasi di titik terdampak.
Namun hingga kini, warga mengaku belum menerima hasil kajian maupun rencana penanganan dari pemerintah.
Mereka meminta penjelasan menyeluruh, mulai dari hasil survei, tingkat kerentanan bencana, hingga rencana penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk koordinasi lintas instansi.
Perwakilan warga menilai kondisi di lapangan semakin mengkhawatirkan. Abrasi pantai terus menggerus daratan, sementara erosi di tebing Sungai Batang Lemau berpotensi memicu longsor yang mengancam rumah dan fasilitas umum.
“Kami butuh kepastian langkah penanganan, karena dampaknya sudah langsung dirasakan masyarakat,” ujar salah satu perwakilan warga dalam audiensi.
Menanggapi hal itu, BPBD Bengkulu Tengah melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Nurul Taqwa, menjelaskan pihaknya telah mempelajari laporan yang disampaikan masyarakat.
Ia mengatakan, sesuai tugas pokok dan fungsi, BPBD menangani tahap pascabencana, khususnya pada infrastruktur publik milik pemerintah.
Meski demikian, laporan terkait abrasi dan erosi tersebut telah diteruskan ke pemerintah pusat, termasuk ke Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta untuk ditindaklanjuti.
Audiensi berlangsung di ruang kerja Kepala BPBD dan menjadi forum dialog langsung antara warga dan pemerintah daerah.
Usai pertemuan, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dan terukur sebelum dampak abrasi dan erosi semakin meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.
