Jakarta – Bupati Lebong H Azhari memastikan pemerintah daerah siap menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026, dengan tahapan direncanakan mulai Juli mendatang usai audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Kesiapan tersebut disampaikan Azhari setelah bertemu jajaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, dari sisi anggaran dan persiapan daerah, Pemkab Lebong tidak menghadapi kendala berarti. Hanya saja, pelaksanaan teknis masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024.
“Terkait regulasi Pilkades, Peraturan Pemerintah memang masih dalam proses. Tetapi kami sudah mendapat arahan dan dipersilakan mempersiapkan tahapan,” kata Azhari saat dihubungi, Selasa siang.
Ia menegaskan, Pilkades serentak 2026 akan mencakup 78 desa di Kabupaten Lebong. Rinciannya, 66 desa saat ini dipimpin penjabat kepala desa dan 12 desa lainnya masih dipimpin kepala desa definitif yang masa jabatannya berakhir Desember 2026.
Langkah ini sekaligus untuk menghindari penunjukan penjabat kepala desa baru hingga 2028, serta menyesuaikan dengan pola Pilkades serentak yang digelar dua tahun sekali.
“Target kami paling lambat akhir Desember 2026 sudah dilakukan pelantikan 78 kepala desa terpilih,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Kemendagri melalui Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa menjelaskan bahwa aturan teknis Pilkades tengah disiapkan pemerintah pusat.
Peraturan Pemerintah yang disusun tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan, termasuk mengatur tahapan pemilihan dan mekanisme pencalonan kepala desa.
“Kami mendorong pemerintah daerah segera melakukan sosialisasi setelah regulasi diterbitkan, agar seluruh pihak memahami tahapan Pilkades,” ujar perwakilan Kemendagri, Lusje Anneke Tabalujan.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran Pemkab Lebong, mulai dari Penjabat Sekretaris Daerah, Plt Kepala Dinas PMD, Plt Kepala BKD, hingga sejumlah pejabat terkait lainnya.
