Bengkulu – Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyoroti belum optimalnya penerimaan pajak air permukaan sebagai salah satu celah yang harus segera dibenahi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikannya dalam rapat lanjutan optimalisasi PAD yang digelar Pemerintah Provinsi Bengkulu, Selasa (14/4/2026), sebagai tindak lanjut studi banding ke Provinsi Riau dan Sumatera Barat.
Menurut Mian, hasil pembelajaran dari dua daerah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan meningkatkan PAD sangat ditentukan oleh soliditas kerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya sampaikan tadi, dari hasil studi tiru kita di Riau dan Sumatera Barat, terdapat potensi yang belum optimal, khususnya pada pajak air permukaan. Ini harus disolidkan oleh seluruh OPD agar bisa dipetakan dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemetaan potensi menjadi kunci agar penerimaan dari sektor tersebut dapat dimaksimalkan dan tidak lagi terabaikan.
Sebagai perbandingan, Mian mencontohkan Provinsi Riau yang mampu meraup PAD dari pajak air permukaan hingga mencapai ratusan miliar rupiah, meski dikenal sebagai daerah berbasis perkebunan kelapa sawit.
Capaian tersebut, menurutnya, menjadi indikator bahwa Bengkulu juga memiliki peluang serupa jika dikelola secara serius dan terkoordinasi.
Lebih lanjut, Mian menekankan bahwa kondisi berkurangnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat tidak boleh dijadikan alasan untuk stagnan.
Ia justru mendorong seluruh OPD untuk berinovasi dan menggali potensi pendapatan baru yang selama ini belum tergarap maksimal.
“TKDD kita sudah dipotong. Arahan Menteri Dalam Negeri jelas, daerah harus mampu menggali potensi PAD yang belum optimal,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu pun kini menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat koordinasi lintas OPD, dengan fokus pada optimalisasi pajak air permukaan sebagai salah satu sumber penerimaan baru yang dinilai strategis.
