Bengkulu – Bawaslu Kota Bengkulu menggandeng Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu untuk memperluas pengawasan partisipatif hingga ke wilayah adat. Konsolidasi demokrasi tersebut digelar dalam forum dialogis, Rabu (22/4/2026), dengan melibatkan jajaran Bawaslu dan perwakilan komunitas adat.
Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Rahmat Hidayat menegaskan kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan tidak ada wilayah yang luput dari pengawasan, terutama daerah dengan keterbatasan akses.
“AMAN memiliki peran penting dalam menjangkau komunitas adat hingga ke wilayah pelosok seperti Kaur dan Enggano. Melalui sinergi ini, kami berharap pengawasan bisa menjangkau seluruh lapisan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P3S) Ahmad Maskuri serta Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HPPH) Leka Yunita Sari, bersama jajaran staf Bawaslu.
Ahmad Maskuri menyebut kerja sama ini merupakan bentuk penguatan bersama dalam membangun pengawasan pemilu yang inklusif. Menurutnya, Bawaslu membutuhkan jejaring AMAN untuk memetakan potensi kerawanan serta memperluas akses informasi di wilayah adat.
“Di sisi lain, AMAN juga perlu penguatan kapasitas terkait regulasi kepemiluan, termasuk pemahaman Perbawaslu dan mekanisme pelaporan pelanggaran,” katanya.
Sementara itu, Leka Yunita Sari menekankan pentingnya edukasi kepemiluan berbasis pendekatan lokal. Ia mendorong literasi politik di masyarakat adat dilakukan secara berkelanjutan dan komunikatif.
“Kami ingin masyarakat adat memahami hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi melalui pendekatan kearifan lokal,” ujarnya.
Ketua Pengurus Harian Wilayah AMAN Bengkulu, Fahmi Arisandi, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif.
“Masyarakat adat harus menjadi subjek dalam demokrasi, bukan hanya objek. Kami siap memastikan suara masyarakat adat tetap terjaga,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Bengkulu, Endang, yang menyatakan generasi muda adat siap menjadi garda terdepan dalam edukasi pengawasan pemilu.
Dalam forum itu, turut dibahas sejumlah tantangan di wilayah adat, seperti keterbatasan akses geografis, rendahnya literasi kepemiluan, hingga minimnya pemahaman terkait jenis pelanggaran pemilu.
Sebagai tindak lanjut, Bawaslu dan AMAN sepakat memperkuat peran komunitas adat sebagai relawan pengawas, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menyusun strategi edukasi politik berbasis kearifan lokal guna mendorong pemilu yang jujur dan berintegritas.
