Lebong – Jaringan Masyarakat Jurnalis dan Komunitas Topos (JMJKT) angkat bicara terkait kelangkaan gas liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram di Kecamatan Topos dan sekitarnya, Kabupaten Lebong, yang disebut kembali terjadi menjelang Lebaran 2026. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada masyarakat kecil yang bergantung pada gas subsidi untuk kebutuhan harian.
Ketua JMJKT Irawan Putra mengatakan, kelangkaan gas melon di wilayah Topos bukan persoalan baru. Menurut dia, masalah serupa disebut berulang hampir setiap tahun ketika memasuki periode menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Topos ini harus serius dipantau oleh dinas terkait, karena hal ini berulang terjadi. Setiap tahun menjelang lebaran selalu ada keluhan seperti ini,” kata Irawan Putra, Minggu (15/3/2026).
Ia mengaku prihatin setelah menerima informasi dari seorang ibu rumah tangga di Desa Tik Sirong, Kecamatan Topos, yang harus berkeliling hingga ke luar desa demi mencari LPG 3 kilogram. Warga tersebut, yang identitasnya tidak disebutkan, mengaku kesulitan mendapatkan gas dalam tiga hari terakhir.
Menurut pengakuan warga, LPG 3 kilogram masih ada yang menjual dengan harga Rp28.000 per tabung, namun pembelian disebut tidak selalu mudah. “Ya kalau dia kenal dikasih, tapi kalau enggak kenal enggak dikasih, Pak,” ujar ibu rumah tangga tersebut seperti disampaikan Irawan.
JMJKT mendesak dinas terkait untuk segera turun langsung ke lapangan dan memastikan ketersediaan gas subsidi di tingkat masyarakat. Irawan menilai pengawasan tidak cukup hanya dari kantor, melainkan harus disertai pemeriksaan langsung ke pangkalan hingga pengecer.
“Dinas terkait harus segera mencari solusi atas keluhan masyarakat, jangan cuma duduk di kantor. Harus cek kondisi di bawah, pangkalan dan pengecer harus disidak. Jangan sampai menjual di atas harga HET,” tegasnya.
Selain meminta langkah dari pemerintah daerah, ia juga berharap aparat kepolisian ikut aktif memantau distribusi LPG 3 kilogram di desa-desa. Menurutnya, peran pengawasan diperlukan agar keluhan masyarakat kecil bisa segera ditindaklanjuti.
Irawan bahkan mengaku menduga ada permainan dalam distribusi LPG subsidi di wilayah tersebut. Ia menegaskan JMJKT akan mengumpulkan bukti-bukti apabila ditemukan dugaan pelanggaran, termasuk jika ada pihak yang menjual di atas ketentuan harga eceran tertinggi.
“Saya menduga ada permainan pangkalan dan agen di sini. Kami segera mengumpulkan bukti-bukti, jika ada hal yang melanggar maka kami akan segera melaporkan ini,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kilogram maksimal Rp19.000 per tabung. Dalam peninjauan pangkalan elpiji pada 2025 lalu, Bahlil mengingatkan agar tidak ada pihak yang menjual gas melon jauh di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.
