BGN Aktifkan 980 SPPG di 16 Provinsi, Sudaryono Prioritaskan Daerah 3T dan Stunting Tinggi
Aceh Besar – Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi pada Rabu (14/10/2026), dengan prioritas wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah berprevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi. Kepala BGN Sudaryono menegaskan perluasan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus dilanjutkan agar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Aktivasi yang dipusatkan di Aceh Besar tersebut mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Dari total SPPG yang diaktifkan, sebanyak 691 unit berada di Sumatera, sedangkan 289 unit lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali.
Program ini merupakan kelanjutan dari aktivasi pekan sebelumnya, ketika BGN meresmikan 480 SPPG di kawasan Indonesia bagian timur yang masuk kategori wilayah 3T maupun daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan pembukaan layanan akan terus diarahkan ke daerah yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi, terutama wilayah dengan tantangan geografis dan persoalan stunting.
“Kami akan buka terus di wilayah-wilayah yang memang siswa-siswi dan juga tingkat ibu hamil menyusui membutuhkan, yaitu wilayah 3T, dan prevalensi stunting tinggi dan tinggi sekali. Ini bukan yang terakhir, kami akan teruskan,” tegasnya.
Di tengah perluasan layanan tersebut, Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak yang mengaku dapat membantu proses aktivasi SPPG dengan meminta imbalan. Ia menegaskan seluruh proses aktivasi dilaksanakan melalui sistem dan mekanisme resmi BGN, tanpa perantara atau jasa berbayar dari pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut.
“Kami tidak mengotorisasi siapa pun. Semuanya dilaksanakan by system, tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN atau BGN Pusat yang menjajakan jasa dan meminta imbalan. Tidak ada!” ujarnya.
BGN, menurut Sudaryono, telah menerima laporan mengenai sejumlah oknum yang diduga meminta uang untuk membantu proses aktivasi SPPG. Ia menyebut dugaan praktik tersebut ditemukan di Cilacap dan beberapa wilayah lainnya, dengan permintaan uang berkisar Rp100 juta hingga Rp200 juta, termasuk laporan nominal Rp150 juta.
Ia meminta masyarakat yang menemukan praktik serupa untuk mengumpulkan bukti dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Penegasan ini disampaikan agar proses pengembangan layanan MBG tetap berjalan sesuai prosedur dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan.
Sementara itu, dukungan terhadap kebijakan aktivasi SPPG di wilayah prioritas datang dari sejumlah pemerintah daerah. Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, menyampaikan apresiasi atas perhatian BGN terhadap daerahnya yang masih menghadapi persoalan stunting.
Benny menyebut prevalensi stunting di Kabupaten Simalungun mencapai 24 persen. Ia berharap penambahan layanan SPPG dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pemenuhan gizi dan menurunkan angka stunting.
Apresiasi juga disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, yang menyebut terdapat tambahan 37 SPPG di wilayahnya. Ia berharap pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada daerah 3T lainnya agar jangkauan program MBG semakin merata.
Dalam agenda tersebut, Sudaryono turut berdialog secara daring dengan sejumlah kepala daerah untuk mendengarkan aspirasi dan kondisi pelaksanaan program di lapangan. Ia menegaskan masukan pemerintah daerah menjadi salah satu pertimbangan penting bagi BGN dalam menentukan pengembangan layanan.
“Rekomendasi dari kepala daerah menjadi salah satu acuan yang penting bagi kami,” kata Sudaryono.
