“Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semuanya harus netral,” kata Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri juga wajib menjaga netralitas dalam konteks politik. Netralitas ini menjadi fondasi penting untuk memastikan proses demokrasi yang berlangsung adil dan damai.
“ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya berkomunikasi dengan partai politik yang bersangkutan sebelum melakukan tindakan tersebut.
“Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai harus melibatkan izin dari pemerintah kabupaten, kota, serta provinsi kepada pengurus partai di daerah. Ini harus melibatkan komunikasi dengan pengurus partai di daerah,” ujar Presiden Jokowi.
