Bengkulu – Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menginstruksikan kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) di kota tersebut untuk menyetor data kependudukan terbaru kepada pihak Kelurahan setiap bulan. Tujuan utama dari pengumpulan data ini adalah untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Masing-masing kelurahan harus punya data. Dan saya minta setiap bulan, RT wajib melaporkan data kependudukan dan kegiatan wilayahnya,” ujar Dedy Wahyudi saat membuka acara pembinaan Kelurahan Cinta Statistik dan Sosialisasi Sensus Ekonomi di Ruang Hidayah I, Kantor Walikota, pada Kamis (14/8/25).
Dedy menegaskan bahwa jika RT tidak memberikan laporan atau tidak menyetor data terbaru, bantuan operasional (BOp) untuk RT tersebut akan ditahan. “Jika tidak ada laporan tunda pembayaran BOpnya,” tambahnya.
Data kependudukan yang dimaksud mencakup informasi seperti jumlah kelahiran, pernikahan, kematian, serta perpindahan warga yang masuk atau keluar dari wilayah tersebut. Selain itu, data mengenai kondisi infrastruktur seperti jalan rusak dan drainase yang bermasalah juga sangat dibutuhkan.
“Jika kita punya data, kita tahu mau kemana arah program kita. Contoh infrastruktur, berapa drainase yang perlu diperbaiki, jalan rusak yang harus diintervensi. Kita bisa merancang berapa kebutuhannya,” jelas Walikota Dedy Wahyudi.
Kelurahan Cinta Statistik untuk Perencanaan yang Tepat Sasaran
Program Kelurahan Cinta Statistik (CANTIK) yang diluncurkan bertujuan untuk meningkatkan literasi, kesadaran, dan peran aktif aparat kelurahan serta masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan data statistik untuk perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya program ini, diharapkan pengelolaan data di tingkat kelurahan akan lebih optimal, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah.
Diharapkan, dengan adanya sistem pelaporan data yang terstruktur dan rutin, kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mempercepat tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
