Scroll untuk baca artikel
Alaku
Alaku
Alaku
Alaku
News

Waketum Partai Gelora Siap Deklarasi Dukungan Prabowo Subianto

×

Waketum Partai Gelora Siap Deklarasi Dukungan Prabowo Subianto

Sebarkan artikel ini
Waketum Partai Gelora Siap Deklarasi Dukungan Prabowo Subianto
Waketum Partai Gelora Siap Deklarasi Dukungan Prabowo Subianto - foto dok tribunnews

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sudah mengatakan deklarasi dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Rencananya akan dilakukan pada akhir pekan ini. Fahri juga mengatakan untuk saat ini partainya sedang bernegosiasi perihal waktu untuk menyampaikan deklarasi dukungan kepada Prabowo dan Partai Gerindra.

“Kami ini lagi bernego soal waktu, Pak Prabowo itu pulang dari Amerika itu tanggal 26 (Agustus). Jadi tadinya kami mau langsung di tanggal 27 (Agustus), tapi ini kita lagi nego,” kata Fahri Hamzah di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2023) dilangsir detiknews.

Fahri juga mengatakan pihaknya masih memiliki 2 alternatif untuk menyampaikan deklarasi. Ia juga menyebut jika tidak dapat dilaksanakan akhir pekan ini, maka akan dilakukan awal september nanti.

Ia juga menyebutkan jika deklarasi nantinya akan dilakukan dalam suatu ruangan. Deklarasi juga akan dihadiri oleh seribu kader Partai Gelora. Kabarnya itu juga merupakan rapat pengambilan keputusan yang melibatkan 38 Provinsi, DPW Gelora.

Terkait pembahasan usulan calon wakil presiden (cawapres). Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan cawapres harus memiliki kriteria yang dipertimbangkan oleh Prabowo selaku calon presiden (capres) 2024. Ia berharap cawapres Prabowo dapat membantu Prabowo dalam membangun politik rekonsiliasi dan politik legecy.

Politik Rekonsiliasi dan Politik Legacy

Politik rekonsiliasi adalah pendekatan politik yang bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak antara kelompok atau individu setelah terjadi konflik, perpecahan, atau kekerasan. Tujuan utama dari politik rekonsiliasi adalah untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, pengertian bersama, dan pembangunan sosial setelah masa konflik atau trauma.

Pada tingkat pemerintahan, politik rekonsiliasi dapat mencakup langkah-langkah seperti proses perdamaian, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, pemberian amnesti, restorasi hak-hak sipil, dan langkah-langkah lainnya yang bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan antara berbagai kelompok masyarakat. Ini melibatkan pengakuan atas kejahatan atau ketidakadilan yang terjadi selama konflik, serta usaha-usaha untuk mempromosikan rekonsiliasi dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks politik, rekonsiliasi sering kali melibatkan negosiasi, dialog, dan kompromi antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Pendekatan ini bisa membantu mencegah konflik lebih lanjut dan membangun fondasi untuk perdamaian dan stabilitas jangka panjang.

Politik warisan (Legacy Politics) mengacu pada praktik politik di mana individu atau partai politik mencoba memanfaatkan nama, reputasi, atau prestasi politik anggota keluarga mereka yang telah meninggal sebagai bagian dari kampanye atau agenda politik mereka sendiri. Ini sering kali mencakup penggunaan citra dan warisan politik keluarga untuk mendapatkan dukungan atau mempengaruhi opini publik.

Misalnya, seorang kandidat politik dapat mencoba menghubungkan dirinya dengan anggota keluarga yang terkenal dalam politik untuk memenangkan dukungan elektorat. Ini bisa menjadi strategi yang efektif untuk menarik perhatian dan memanfaatkan ikatan emosional yang mungkin telah ada dengan anggota keluarga terdahulu.

Namun, politik warisan juga bisa menjadi kontroversial karena bisa saja menimbulkan pertanyaan tentang apakah seseorang hanya memanfaatkan nama dan prestasi anggota keluarga daripada memiliki kualifikasi dan pemahaman yang sebenarnya tentang masalah politik.

Politik rekonsiliasi dan politik warisan (legacy) memiliki beberapa hubungan dan aspek yang dapat saling mempengaruhi, tergantung pada konteks dan tujuan politik yang terlibat.
Politik rekonsiliasi sering kali bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak antara kelompok atau individu setelah terjadi konflik atau perpecahan. Dalam konteks ini, politik warisan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan titik kesatuan. Misalnya, mengingat kembali prestasi tokoh politik terdahulu yang dihormati oleh semua pihak dapat menjadi simbol rekonsiliasi dan perdamaian.

Dalam beberapa kasus, pihak yang berusaha mempromosikan rekonsiliasi dapat memanfaatkan warisan politik atau figur terkenal untuk membangun kesepakatan atau mengurangi ketegangan. Mengingat kembali masa di mana konflik tidak berlaku dapat membantu mendorong kesadaran akan pentingnya perdamaian dan kerja sama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *