“Jangan sampai praktik politik uang mencederai prinsip Demokrasi di Kota Lubuk Linggau. Siapapun yang menggunakan politik uang, maka akan kami laporkan dan mendesak Bawaslu untuk melakukan penindakan,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota KPU Divisi SDM dan Parmas Kota Lubuk Linggau, Andri Affandi membenarkan, PPD merupakan lembaga pertama yang mendaftarkan sebagai pemantau Pilkada ke KPU Kota Lubuk Linggau.
“Sementara di KPU Lubuk Linggau sampai hari ini baru PPD yang sudah menyampaikan ke kami untuk didaftarkan sebagai lembaga pemantau. Setelah ini akan dilakukan verifikasi berkas dan memberikan sertifikat pemantau Pilkada, apabila semua berkas sudah dilengkapi. Pemantau diperbolehkan melakukan pemantauan di semua tahapan Pilkada,” jelas Andri.
Ia berharap, pemantau bagian kontrol sosial, termasuk memberikan masukan kepada KPU nantinya.
“Kita berharap pemantau bisa mensuksesan Pilkada di Kota Lubuk Linggau, termasuk memberikan edukasi kepada pemilih supaya Pilkada di Lubuk Linggau bisa lebih baik. Tidak ada politik uang dan tidak ada yang melakukan kecurangan,” pungkasnya. (nrf)
