Jakarta – Pemerintahan Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan menghapus utang petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bank. Kebijakan ini menarik perhatian publik, termasuk para pakar ekonomi, karena berpotensi besar memengaruhi ekonomi akar rumput. Arin Setyowati, pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif bagi sektor produktif, namun mengingatkan adanya implikasi kompleks yang perlu diperhatikan.
Menurut Arin, kebijakan penghapusan utang dapat membantu pemulihan sektor ekonomi kecil dan menengah dengan mengurangi beban finansial mereka dan mendorong peningkatan produktivitas. Dengan terbebasnya pelaku usaha dari kewajiban membayar cicilan, Arin memperkirakan bahwa aktivitas ekonomi mereka dapat kembali meningkat. Hal ini secara langsung dapat mendorong permintaan domestik, berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB), dan menambah penyerapan tenaga kerja.
Potensi Risiko dan Tantangan
Meski begitu, Arin menyoroti beberapa risiko yang mungkin timbul. Kebijakan ini, katanya, berpotensi menciptakan moral hazard berupa ketergantungan pada bantuan pemerintah. Selain itu, dapat menambah tekanan pada sektor perbankan serta stabilitas keuangan, dan meningkatkan beban fiskal pemerintah. Jika tidak hati-hati, kebijakan ini bisa memengaruhi akses kredit di masa mendatang bagi sektor yang sama.
Solusi untuk Mengatasi Risiko
Sebagai alternatif, Arin menyarankan beberapa kebijakan berkelanjutan untuk mendukung pertanian, kelautan, dan UMKM tanpa menghapus utang sepenuhnya. Beberapa langkah yang disarankan di antaranya:
- Restrukturisasi Utang: Mengubah perjanjian kredit melalui perpanjangan tenor atau penurunan bunga agar nasabah dapat membayar utang tanpa harus menghapusnya.
- Pemberian Subsidi dan Asuransi Kredit: Subsidi bunga atau asuransi kredit khusus dapat membantu mengurangi risiko kredit, terutama untuk sektor yang rentan.
- Peningkatan Akses Pembiayaan Alternatif: Arin mengusulkan pembiayaan mikro atau fintech sebagai alternatif modal kerja bagi sektor pertanian, kelautan, dan UMKM.
- Pelatihan dan Peningkatan Akses Pasar: Pelatihan dan peningkatan akses pasar dinilai dapat memberdayakan UMKM tanpa perlu bantuan berupa penghapusan utang.
