PDIP Merapat ke Prabowo, Jokowi dan Puan Maharani Beri Tanggapan
Jakarta – Kemungkinan PDIP merapat ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar, terutama menjelang pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun turut merespons isu ini, namun menekankan bahwa keputusan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih.
Kabar merapatnya PDIP ke koalisi Prabowo muncul setelah rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Prabowo Subianto. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa pertemuan ini tinggal menunggu waktu. “Pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Bapak Prabowo presiden terpilih ini hanyalah menunggu momentum hari-hari,” ujar Said Abdullah di Senayan, Jakarta Pusat, pada 17 September 2024.
Jokowi memberikan komentar singkat terkait potensi PDIP bergabung dengan kabinet Prabowo-Gibran. “Itu kewenangan presiden terpilih, hak prerogatif presiden,” kata Jokowi usai pertemuannya dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Istana Merdeka pada 21 September 2024.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilai bahwa bergabungnya PDIP dengan kabinet Prabowo adalah hal yang mungkin terjadi. “Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja,” kata Puan di Jakarta Pusat pada hari yang sama. Namun, ia menambahkan bahwa kepastian akan bergabung atau tidaknya PDIP akan diketahui setelah pertemuan antara Prabowo dan Megawati terlaksana.
Isu merapatnya PDIP ke kubu Prabowo-Gibran semakin menarik perhatian publik, terutama karena hal ini berpotensi mengubah peta politik di pemerintahan mendatang.
