PAN Tolak Pilkada Ulang 5 Tahun Jika Kotak Kosong Menang

Dampak Negatif Penjabat Kepala Daerah yang Berkepanjangan
Guspardi menyoroti jumlah Pj kepala daerah yang meningkat akibat Pilkada serentak 2024. Meskipun Pilkada serentak memiliki sisi positif, seperti mengurangi frekuensi Pilkada di berbagai daerah, ia menilai ada efek negatif ketika posisi kepala daerah diisi oleh Pj dalam jangka waktu yang lama.
“Efek negatifnya adalah jabatan yang sudah habis menjelang dua tahun terpaksa ada Pj. Pj itu pada dasarnya sesuatu yang tidak demokratis. Masyarakat pasti tidak setuju, tapi karena tidak ada jalan lain, terpaksa aturan main mengatur tentang hal itu,” jelasnya.
Guspardi menegaskan bahwa penunjukan Pj kepala daerah selama lima tahun dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan tujuan pelaksanaan Pilkada.
“Kepala daerah dijabat Pj selama lima tahun itu merusak nilai-nilai demokrasi dan tujuan pelaksanaan Pilkada. Tidak adil bagi masyarakat yang berjuang untuk memilih pemimpin daerah,” pungkasnya.
Pembahasan KPU dan Komisi II DPR
KPU akan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR untuk membahas pelaksanaan Pilkada ulang jika kotak kosong menang di daerah dengan calon tunggal. Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menyebutkan ada dua opsi pelaksanaan Pilkada ulang, yakni satu tahun setelah Pilkada 2024 atau lima tahun kemudian pada Pilkada 2029. KPU mengusulkan agar Pilkada ulang dilakukan pada tahun berikutnya.