Mobil Dinas Kaltim Rp 8,5 M, Wamendagri Minta Dikaji Ulang
Jakarta – Polemik Mobil Dinas Kaltim Rp 8,5 M menuai tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyarankan agar pengadaan kendaraan operasional Gubernur Kalimantan Timur dikaji...
NasionalJakarta – Polemik Mobil Dinas Kaltim Rp 8,5 M menuai tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyarankan agar pengadaan kendaraan operasional Gubernur Kalimantan Timur dikaji kembali agar sesuai prinsip kewajaran anggaran.
Kepada wartawan detik, Sabtu (28/2/2026), Bima Arya menilai pembelian mobil dinas seharusnya dilakukan secara proporsional. Ia meminta Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meninjau ulang rencana tersebut.
“Sebaiknya memang pembelian mobil dinas sewajarnya saja,” kata Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026).
“Pak Gubernur bisa mengkaji ulang pembelian tersebut,” sambungnya.
Ia menegaskan, anggaran Mobil Dinas Kaltim Rp 8,5 M perlu disesuaikan kembali dengan harga yang wajar. Menurutnya, alokasi belanja daerah harus mempertimbangkan urgensi dan manfaat bagi masyarakat.
“Kita sarankan untuk disesuaikan saja kembali, dengan harga yang wajar,” ujarnya.
Bima Arya juga mengingatkan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri yang terbit pada Februari 2025. Dalam edaran tersebut, kepala daerah diminta memperhatikan aspek urgensi, kebutuhan, serta manfaat bagi warga dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Masih ada surat edaran Mendagri Februari 2025, yang meminta kepala daerah memperhatikan aspek urgensi, kebutuhan dan manfaat baginwarga dalam alokasi APBD,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan detik, sebelumnya Rudy Mas’ud menyampaikan penjelasan terkait anggaran Mobil Dinas Kaltim Rp 8,5 M. Ia menyebut pengadaan kendaraan dilakukan sesuai ketentuan dan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur.
Penjelasan awal disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. Mengutip Antara, Selasa (24/2), ia mengatakan rencana pengadaan telah melalui pertimbangan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah.
Menurutnya, kendaraan operasional tersebut dirancang untuk menjangkau wilayah Kalimantan Timur yang memiliki karakteristik geografis ekstrem, sehingga dibutuhkan kendaraan yang andal untuk melintasi medan berat.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri Wahyuni.
