Bandung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (Bank BJB). Pihak KPK didesak segera memanggil Ridwan Kamil untuk diperiksa.
Desakan Pemeriksaan Ridwan Kamil
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar, mengatakan bahwa Ridwan Kamil perlu dipanggil karena saat kasus ini terjadi, ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang memiliki kekuasaan tertinggi atas BUMD tersebut.
“Dalam tempus (waktu terjadinya tindak pidana) kasus ini, Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, pemegang kekuasaan tertinggi dan punya tanggung jawab tertinggi atas BUMD. Sehingga pemanggilan RK juga bisa membantu proses penyidikan lebih cepat,” ujar Tibiko Zabar, dikutip dari detikcom, Sabtu (15/3/2025).
Menurutnya, kasus ini menjadi pengingat betapa rentannya proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dikorupsi meskipun sudah ada aturan yang mengaturnya.
“Penyidik KPK harus mengembangkan kasus ini dengan memeriksa pihak lain yang patut diduga terkait. Mengikuti ke mana aliran uang korupsi mengalir dapat diterapkan. Karena bukan tidak mungkin ada pihak lain yang ikut menikmati,” lanjutnya.
Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil
Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik KPK di rumah Ridwan Kamil yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (10/3/2025). Dari penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen dan barang disita oleh KPK.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan bahwa meskipun jumlah barang yang disita tidak banyak, tetapi dianggap relevan dengan perkara yang sedang ditangani.
“Pastinya, kalau soal disita atau tidak, pasti ada ya, beberapa dokumen, kemudian beberapa barang. Itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik,” ujar Setyo Budiyanto, Rabu (12/3/2025).
“Memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang sekarang ditangani,” tambahnya.
Latar Belakang Kasus
Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB ini mencuat karena adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. KPK diharapkan dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan menelusuri aliran uang yang diduga dikorupsi.
