Suara Syariah dari Kalangan Islamis Transnasional saat masa Pilkada DKI 2016 dan Pilpres 2019. Sosok Anies Baswedan saat Pilkada DKI 2016 8 Tahun silam benar-benar menjadi aktor representif dari capaian perjuangan Islam Politik yang dimotori oleh PKS dan juga adanya kekuatan civil society seperti GNPF-MUI dan FPI yang sekarang sudah dibubarkan.
Posisi oposisi Partai Demokrat hampir seluruh 10 tahun terakhir bukanlah pilihan yang sadar. Secara politik lebih disebabkan karena kecelakaan antara hubungan tidak harmonis antara SBY dan Megawati hingga Pilpress 2024. Pertemuan antara AYY sebagai Ketua Umum Demokrat dan Puan Maharani tentu tidak mudah sampai pada level kerja sama politik keduanya pun sulit dijelaskan.
Berbeda dengan oposisi PKS yang lebih persisi dibanding Demokrat. Jelas sebagai partai yang memiliki Ideologi partai “Islamis-Transnasional”.
seperti yang dilangsir kolom detik news Narasi kritik PKS terhadap era kepemimpinan Jokowi sangat mudah untuk dibaca karena aspirasi Islamis Jokowi cukup jauh dari aspiras islam versi PKS. Jika dilihat 8 tahun lalu saat pilkada DKI Jakarta, PKS mampu menggubernurkan Anies Baswedan dan mewakili representif Islam Politik.
Hingga sekarang, aspirasi Islam Politik tidak bisa diidentikkan dengan Koalisi Perubahan walaupun ada PKS di dalamnya ditambah sosok Anies. Hal itu disebabkan Nasdem yang berkuasa dalam mengelola pencalonan Anies dibanding PKS dan Demokrat.
Kritik-kritik dari anggota koalisi perubahan terhadap pemerintah sepi dari narasi keagamaan berbeda dengan Pilpres 2019 lalu. Sisi lain untuk menjadi baik koalisi perubahan berusaha menghindari polarisasi menegangkan. Dan untuk sekarang terjadi kelemahan di barisan Islam Politik.
Para aktivis gerakan Islam di luar partai sejauh ini belum bersuara berbeda seperti gelaran Pilpres 2019. Sunyinya suara aktivis Islam boleh jadi karena tidak adanya pemicu sebagai pintu masuk untuk berbicara lantang. Terjadinya Faksionisme di tubuh eksponen Islam Politik yang tergabung dalam GNPF-MUi kemudian berudah menjadi PA 212. Kekuatan ini telah kehilangan pondasinya.
Faksionisme politik mengacu pada pembentukan atau eksistensi kelompok-kelompok atau fraksi-fraksi di dalam suatu partai politik atau sistem politik yang berusaha mempengaruhi kebijakan atau tujuan politik. Faksionisme dapat mencerminkan perbedaan pandangan, tujuan, atau pendekatan strategis di antara anggota partai atau kelompok politik. Ini bisa menjadi bagian alami dari proses demokrasi di mana pluralitas pandangan dihormati, tetapi juga dapat menyebabkan konflik atau ketidakstabilan internal. Dalam konteks politik, faksionisme dapat berdampak pada dinamika kebijakan dan perpecahan di dalam partai atau sistem politik.
Untuk sekarang baik terang-terangan atau samar-samar suara Islam banyak akan lari ke Anies Baswedan. Karena sudah menjadi sejarah perjalanan Anies dan PKS. Hubungan koalisi antarpartai bisa menyimpan ideologi yang berbeda.
Pada tahun 2018 Partai Politik yang menyuarakan penuh Islam Politik. Memberikan dukungan habis-habisan terhadap Prabowo-Sandi 2019 lalu. Ambisi untuk menjadi pengganti Jokowi masih terus berlangsung. Sekarang Prabowo akan mencoba kecerdasan dan langkah yang Jokowi saat Pilpres 2014 dan 2019. Namun Prabowo masih terus dibayangi oleh Ganjar Pranowo yang dipersepsi menjadi penerus Jokowi.
Maka para Aktivis Islam politik mulai berpencar, karena adanya hambatan psikologis karena formula koalisi yang benar-benar terpencar. Ini tentunya berbeda dengan apa yang terjadi pada 2019 lalu.
Sementara itu PKB terus berjalan bersama Prabowo. Tidak mudah bagi PKS untuk menjadi bagian Koalisi Indonesia Raya. Tapi, di dunia politik yang penuh misteri ini tidak ada yang tidak mungkin. PKS akan bersemi kembali bersama Prabowo.
