Gubernur Bengkulu Tanggapi Konflik HGU PT Agricinal
Gubernur Bengkulu Tanggapi Konflik HGU PT Agricinal

Gubernur Bengkulu Tanggapi Konflik HGU PT Agricinal

Diposting pada
Editor: Mahmud Yunus

Bengkulu Utara – Puluhan warga Bumi Pekal dari Bengkulu Utara berkumpul di Balai Raya Semarak Bengkulu untuk bertemu dengan Gubernur Rohidin Mersyah, dipimpin oleh Yurman Hamedi, koordinator masyarakat setempat. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kejelasan terkait Hak Guna Usaha (HGU) PT Agricinal yang telah menjadi sumber konflik berkepanjangan.

“Pertemuan malam ini adalah ajang silaturahmi dengan Pak Gubernur untuk meminta komitmen penyelesaian HGU PT Agricinal yang selama ini menjadi sumber konflik. Hingga kini, kejelasan mengenai batas HGU PT Agricinal belum jelas,” ujar Yurman, Sabtu (7/9/2024).

Alaku

HGU PT Agricinal Dipertanyakan Warga

Yurman menjelaskan, HGU awal PT Agricinal mencakup 8.900 hektare, namun dalam dokumen terbaru HGU hanya mencakup 6.200 hektare. Ia meminta penjelasan mengenai selisih 2.700 hektare yang belum jelas statusnya.

“HGU awal PT Agricinal itu 8.900 hektare, sementara HGU yang baru katanya 6.200 hektare. Secara fisik, kami belum melihat adanya selisih 2.700 hektare yang kami minta kejelasan,” tambah Yurman.

Gubernur Berjanji Menuntaskan Masalah

Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Rohidin Mersyah berjanji akan segera menyelesaikan persoalan HGU PT Agricinal agar tidak berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mematuhi ketentuan perpanjangan HGU sesuai dengan peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Pemerintah terkait harus mematuhi ketentuan perpanjangan HGU sesuai dengan Kementerian ATR/BPN,” jelas Rohidin.

Gubernur juga menekankan pentingnya kepastian batas-batas HGU yang diperpanjang, termasuk pembuatan parit atau siring agar masyarakat mendapatkan kepastian.

Pengaturan HGU Lama dan Baru Diperbandingkan

Gubernur Rohidin menambahkan bahwa pihaknya akan membandingkan HGU yang tidak diperpanjang dengan HGU lama untuk menjamin adanya kepastian hukum.

“Saya minta agar pengaturan HGU yang tidak diperpanjang dibandingkan dengan HGU lama. Ini akan dimanfaatkan untuk memastikan pola regulasi yang jelas,” kata Rohidin.

Ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik dan akan menghubungkan pihak BPN serta manajemen perusahaan terkait.

Gambar Gravatar
Wartawan media online yang aktif meliput berbagai peristiwa di daerah, mulai dari isu sosial, pemerintahan lokal, hingga perkembangan terbaru yang relevan bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *