Bengkulu – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu memperoleh dukungan hibah senilai Rp3,7 miliar untuk memperkuat konservasi hutan dan keanekaragaman hayati melalui program FOLU Net Sink 2030. Pendanaan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menjaga keberlanjutan pembangunan kehutanan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan transfer keuangan daerah (TKD).
Kepala DLHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, S.Hut., M.P., mengatakan akses terhadap pendanaan alternatif dilakukan untuk memastikan program lingkungan dan kehutanan tetap berjalan meskipun ruang fiskal daerah terbatas. Langkah itu, menurutnya, merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Bengkulu agar perangkat daerah lebih inovatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan.
“Menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur bahwa dalam kondisi APBD yang terbatas akibat efisiensi, kita perlu melakukan inovasi dalam bekerja. DLHK melakukan langkah-langkah dengan mengakses dana hibah dari luar negeri untuk membiayai kegiatan pembangunan kehutanan di Provinsi Bengkulu,” ujar Safnizar.
Hibah Rp3,7 miliar tersebut diperoleh setelah Bengkulu ditetapkan sebagai Implementing Partner dalam program FOLU Net Sink 2030. Kesepakatan kerja sama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Tim Pengelola Project FOLU Net Sink 2030 dan Kepala DLHK Provinsi Bengkulu, yang dilaksanakan bersamaan dengan serah terima di Hotel Grand Savero, Kota Bogor, pada 20 Oktober 2026.
Dana tersebut diarahkan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan lestari. Program ini juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan ekosistem serta menekan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Safnizar berharap kerja sama tersebut dapat memperkuat upaya pelestarian hutan di Bengkulu sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.
“Melalui kerja sama ini, diharapkan upaya pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di Provinsi Bengkulu semakin optimal serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” katanya.
Selain hibah FOLU Net Sink 2030, DLHK Bengkulu juga mengakses sejumlah skema pendanaan lain untuk memperluas dukungan terhadap pembangunan sektor kehutanan. Berdasarkan keterangan Safnizar, terdapat empat program yang telah diperoleh atau masih dalam tahap pelaksanaan dan pemenuhan persyaratan administrasi.
Program pertama adalah RBP GCF Output II dengan nilai pendanaan US$750 ribu yang disebut sudah berjalan. Berikutnya, program BFM senilai Rp22 miliar juga tengah berjalan untuk mendukung agenda pembangunan terkait kehutanan.
Sementara itu, program FOLU NC 4 dengan nilai Rp3,7 miliar telah memasuki tahap penandatanganan perjanjian kerja sama. Adapun program SPARE dengan nilai US$6 juta masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi.
Beragam sumber pembiayaan tersebut menjadi bagian dari strategi DLHK Bengkulu untuk mengurangi ketergantungan pada kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan program lingkungan. Meski demikian, pemanfaatannya tetap membutuhkan pengelolaan yang akuntabel, perencanaan yang terukur, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar hasilnya sesuai dengan tujuan program.
Melalui dukungan pendanaan tersebut, DLHK Bengkulu berharap konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan berkelanjutan dapat semakin optimal. Upaya ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat kontribusi daerah terhadap pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
