Bengkulu Tengah – Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bengkulu Tengah menghadapi tantangan serius akibat kebijakan efisiensi anggaran. Imbasnya, sejumlah program perekaman keliling dan operasional jaringan pelayanan di luar kantor utama terkendala.
Sekretaris Dukcapil Bengkulu Tengah, Adnan Kasidi, mengungkapkan bahwa biasanya sebelum semester pertama berakhir pihaknya sudah rutin melakukan perekaman keliling ke berbagai wilayah. Namun tahun ini, kegiatan tersebut terkendala pemangkasan perjalanan dinas.
“Jika ada permintaan dari pemerintah desa atau sekolah, kami tetap berusaha mengakomodir. Tapi untuk giat keliling rutin, memang sangat terbatas karena efisiensi anggaran,” kata Adnan dikutip dari KIB, Rabu (3/9/25).
Lebih jauh, ia menyoroti keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Bengkulu Tengah yang sejak diresmikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin seharusnya menjadi pusat layanan kependudukan. Namun, karena biaya operasional jaringan aplikasi M2M ditanggung pemerintah pusat dan kini dihentikan sementara, layanan Dukcapil di MPP ikut lumpuh.
“Kami berharap layanan di MPP bisa kembali aktif pada 2026. Kehadirannya sangat penting, terutama bagi masyarakat di Kecamatan Talang Empat, Semidang Lagan, Pondok Kubang, dan Pondok Kelapa yang jauh dari kantor utama,” jelasnya.
Meski demikian, Adnan menegaskan bahwa pelayanan langsung di kantor Dukcapil tetap berjalan. Sementara untuk aktivasi kembali jaringan M2M di MPP, pihaknya terus berkoordinasi dan mengirim surat resmi kepada pemerintah pusat.
“Kami ingin MPP kembali eksis dan optimal, sehingga masyarakat tidak terbebani jarak dan bisa mendapatkan pelayanan kependudukan dengan lebih mudah,” tegasnya.
