Alaku

Mi Instan Menjadi Penyebab Utama Angka Stunting di Maluku-Papua Tinggi

Mi Instan Menjadi Penyebab Utama Angka Stunting di Maluku-Papua Tinggi – foto mi instan / dok alaku

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Angka stunting di Indonesia bagian timur menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam dialog dengan kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk Maluku dan Papua, ia menyoroti bahwa tingginya angka stunting di daerah tersebut disebabkan oleh rendahnya konsumsi gizi yang diutamakan oleh masyarakat setempat. Tito juga menyoroti bahwa masyarakat Papua dan Maluku cenderung menjual ikan, sumber gizi yang penting, dan menggunakan uangnya untuk membeli mi instan. Dialog ini dilakukan secara daring dalam acara Peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional bersama Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, dan perwakilan Kementerian Pertanian.

“Makanan ikan banyak sekali di Maluku, Papua, tetapi stuntingnya tinggi, kenapa? Karena bosen makan ikan, ikannya dijual kemudian dibelikan mi instan. Bayinya dibelikan mi instan, ya itu kalorinya tidak ada lagi, gizinya nggak ada,” katanya dalam acara Peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023) yang dilansir melalui detikFinance

Baca Juga:  Raker dengan AHY, Jialyka Minta BPN Harus Lebih Proaktif dalam Pelayanan Pertanahan

Dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia, terutama di wilayah timur, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sosialisasi untuk mendorong masyarakat agar gemar makan ikan. Ia mengajak para orang tua untuk menjadi lebih kreatif dalam menciptakan cara yang menarik dan menyenangkan agar anak-anak dapat gemar makan ikan.

“Itu dibuat sedemikian rupa, supaya anak anak suka, mungkin dagingnya dibentuk sedemikian rupa seperti permen mungkin. Jadi, anak anak suka makan ikannya gak bosen cara-caranya itu saja,” jelasnya.

Tito Karnavian, Mantan Kapolri, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang melakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat Indonesia Timur agar kembali mengutamakan makanan pokok lokal, seperti sagu, singkong, ubi, dan jagung. Hal ini dikarenakan komoditas tersebut memiliki kandungan gizi yang tinggi dan tidak tergantung pada impor seperti beras.

Baca Juga:  Demi Keamanan Pemilu 2024, Divisi Humas Polri Bentuk Satgas Anti-money Politics

“Jadi kembali ke makanan pokok itu, sehingga bisa mengurangi ketergantungan demand permintaan beras yang notebennya impor,” terangnya.

Hingga pekan pertama Juni 2023, Holding BUMN Pangan ID FOOD telah berhasil menyalurkan bantuan pangan selama 3 bulan kepada tujuh wilayah yang menjadi target penyaluran untuk menekan angka stunting. Bantuan tersebut ditujukan kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) berdasarkan data BKKBN. Bantuan pangan yang disalurkan meliputi telur ayam dan daging ayam.

Menurut Direktur Utama ID FOOD, Frans Marganda Tambunan, hingga tanggal 4 Juni 2023, bantuan pangan pemerintah untuk penanganan stunting telah tersalurkan secara lengkap ke tujuh wilayah tersebut. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berikut adalah rincian realisasi bantuan pangan untuk masing-masing wilayah: Banten dengan jumlah 64.672 KRS (99,9%), Jawa Barat dengan jumlah 410.281 KRS (99,9%), Jawa Tengah dengan jumlah 322.497 KRS (100%), Jawa Timur dengan jumlah 369.722 KRS (98,7%), Sumatera Utara dengan jumlah 101.114 KRS (72,5%), Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 12.134 KRS (10,7%), dan Sulawesi Barat dengan jumlah 4.291 KRS (21,1%). Total angka realisasi bantuan pangan stunting yang telah dicapai oleh ID FOOD mencapai 1.217.100 Keluarga Risiko Stunting (KRS) atau sekitar 84,2% dari target yang ditetapkan

Baca Juga:  Sejarah Singkat dan Tugas Jabatan Kepala Desa

“Dari data tersebut, Jateng sudah menembus 100 persen, sementara Jabar, Jateng dan Banten hampir menembus 100%. Ke depan kami akan mengejar realisasi distribusi di tiga provinsi lainnya sesuai jumlah KRS dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujar Frans dalam keterangannya, Rabu (7/6/2023).

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan