Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Magelang yang diadakan pemerintah. Keputusan ini menuai berbagai respons dari kalangan pemerintah hingga politisi lintas partai.
Megawati Perintahkan Kader PDIP Tunda Retret
Instruksi Megawati tertuang dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025). Surat ini muncul tak lama setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh KPK dalam kasus terkait Harun Masiku.
Terdapat dua poin utama dalam instruksi Megawati:
- Kepala daerah PDIP diminta menunda keberangkatan retret yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan ke Magelang, mereka diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.
- Para kepala daerah diwajibkan tetap dalam komunikasi aktif dan siaga terhadap perintah partai.
Surat ini telah ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri dan dicap dengan stempel lambang PDIP.
Jokowi: Retret Kepala Daerah Adalah Urusan Pemerintah
Instruksi Megawati ini mendapat tanggapan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menegaskan bahwa retret kepala daerah adalah urusan pemerintahan, bukan kepartaian.
