Dorongan Pejabat Naik Transportasi Umum, Begini Respons Para Menteri
Di sisi lain, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menilai penggunaan transportasi umum bukan persoalan substansial. Baginya, dalam situasi tertentu, naik kendaraan pribadi bisa lebih efektif.
“Soal naik apa itu, bagi saya tidak substansi. Bisa jadi dalam situasi kondisi terdesak dan cepat, naik kendaraan umum bisa lebih mahal daripada naik mobil dan sepeda motor,” ujarnya.
Namun, Nusron mengaku setuju jika sesekali pejabat menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki jika memungkinkan.
“Kalau tujuannya memang untuk itu, sekali-sekali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Bisa lebih cepat naik sepeda motor,” tambahnya.
Pejabat Siap Gunakan Transportasi Umum?
Sementara itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menyatakan dirinya tidak keberatan menggunakan transportasi umum.
“Ya nggak papa, nggak ada masalah, apalagi sekarang ini kan kayak model LRT, MRT itu juga tidak menyulitkan, bisa dikoneksikan jadi udah nggak repot,” ujarnya.
Menurutnya, sistem transportasi umum saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bahkan, menurut Christina, penggunaan transportasi publik bisa lebih menghemat waktu dibandingkan kendaraan pribadi.
