Platform revolusioner ‘Dasbor Desa’, yang diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, tidak hanya dirancang untuk memantau aliran dana pembangunan desa, tetapi juga untuk melacak distribusi bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Muhadjir Effendy menyoroti pentingnya pemberian bansos kepada kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. “Bansos diberikan kepada lansia, mereka yang tidak bisa bekerja, ibu hamil dan menyusui. Kalau dia tidak bisa bekerja, kita kasih bansos, gratis,” ungkap Muhadjir.
Dengan bantuan teknologi ‘Dasbor Desa’, pemerintah dapat memantau dengan lebih efisien distribusi bansos kepada penerima yang tepat. Ini akan memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan benar-benar mencapai sasaran yang seharusnya, seperti lansia yang membutuhkan perhatian khusus, individu yang tidak dapat bekerja, serta ibu hamil dan menyusui yang memerlukan dukungan tambahan.
Muhadjir juga menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya ‘Dasbor Desa’, informasi mengenai distribusi bansos akan tersedia secara terbuka, memungkinkan pengawasan publik dan penyelenggaraan yang lebih efisien dari pihak berwenang.
Muhadjir Effendy mengungkapkan perhatian khusus yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terkait dengan dana kelurahan. Hal ini disampaikan oleh Muhadjir dalam konferensi pers saat peluncuran platform ‘Dasbor Desa’ di Jakarta.