Catatan Zacky Antony
TIGA pihak dengan otoritas berbeda paling tersudutkan dalam kasus kelangkaan BBM di Bengkulu dan sekitarnya (tidak seluruh wilayah). Yaitu Pertamina, Pelindo II dan Pemprov Bengkulu. Pertamina memegang otoritas pengelolaan dan distribusi BBM, Pelindo mengantongi otoritas pengerukan alur pelabuhan dan Pemprov sebagai pemerintah daerah yang menentukan kuota BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dari ketiga institusi di atas, Helmi Hasan sebagai Gubernur adalah pihak yang paling menjadi sasaran tembak. Sebagai kepala daerah, dia dianggap tidak melakukan antisipasi. Seakan-akan semua kesalahan Gubernur. Gara-gara Helmi Hasan, BBM jadi langka. Sejak Helmi Hasan jadi Gubernur, Bengkulu banyak masalah. Gara-gara Helmi Hasan masalah pendangkalan alur tidak ada solusi. Kira-kira begitulah nyinyiran netizen.
Protes publik adalah hal biasa bagi pejabat Negara. Jangan menjadi pejabat kalau tidak tahan umpatan atau cacian. Dan saya yakin, dalam konteks ini Helmi Hasan sudah terbiasa dicaci dan dibully. Selama menjadi Walikota, dia juga sering dibully dengan sejumlah program out of the box atau di luar kebiasaan. Toh, dia tetap menjadi Walikota hingga periodeisasi selesai.
