Bengkulu – Dugaan perampasan telepon genggam milik wartawati Ermi Yanti oleh seorang oknum Ketua Pokdarwis Pantai Zakat yang juga menjabat Ketua RT di Kelurahan Bajak memicu reaksi keras. Insiden ini dinilai sebagai bentuk intimidasi serius terhadap kerja jurnalistik di lapangan.
Kuasa hukum korban, Rizki Dini Hasanah, menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan perkara tersebut berhenti di tengah jalan. Ia memastikan proses hukum akan dikawal hingga tuntas tanpa kompromi.
“Ini bukan peristiwa biasa. Ada indikasi kuat menghambat kerja jurnalistik. Proses hukum wajib ditegakkan tanpa intervensi,” kata Dini, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, tindakan perampasan tersebut berpotensi masuk ranah pidana berdasarkan KUHP terbaru Tahun 2023. Selain itu, pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur perlindungan terhadap kerja jurnalistik.
Ia menegaskan, aparat penegak hukum harus bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang. “Ini menyangkut marwah kebebasan pers. Penegakan hukum tidak boleh setengah hati,” ujarnya.
Sementara itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkulu melalui perwakilan advokasi, Iksan Abraham, menyatakan pihaknya turut mengawal kasus tersebut. Ia menilai kekerasan terhadap jurnalis merupakan ancaman langsung terhadap demokrasi.
“Kekerasan terhadap pers tidak boleh lagi terjadi. Kasus ini harus menjadi yang terakhir,” kata Iksan.
Di sisi lain, korban Ermi Yanti mengaku mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, mulai dari sesama jurnalis hingga organisasi profesi dan DPRD Provinsi Bengkulu.
Ia berharap penanganan kasus di Polresta Bengkulu dapat berjalan cepat dan transparan, sekaligus memberikan kepastian hukum. Menurutnya, langkah tegas sangat penting untuk menjaga independensi serta kebebasan pers di daerah.
