Jakarta – Masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, mendapat sorotan serius dari Wakil Gubernur Bengkulu, Mian. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung Rabu (30/4), Mian memaparkan dampak besar pendangkalan terhadap kelumpuhan aktivitas logistik dan ekonomi daerah.
“Ini salah satu persoalan besar dalam 100 hari kerja kami, dan kami butuh intervensi dari pemerintah pusat untuk penanganan bersama,” tegas Mian di hadapan anggota Komisi II. “Pendangkalan alur yang terjadi sudah bertahun-tahun tidak diselesaikan secara serius.”
Menurut Mian, Pelabuhan Pulau Baai merupakan pintu utama logistik dan ekspor-impor bagi Bengkulu. Namun selama tiga bulan terakhir, aktivitas pelabuhan lumpuh akibat dangkalnya alur pelayaran. Hal ini menyebabkan kapal-kapal besar, termasuk pengangkut BBM dan batu bara, tidak dapat bersandar.
“PT Pelindo sebagai pengelola pelabuhan tidak menangani persoalan ini secara komprehensif. Akibatnya, distribusi barang dan jasa tersendat, kelangkaan BBM terjadi, biaya ekonomi melonjak, dan ekspor batu bara berhenti total,” jelas Mian.
Dampak paling nyata, kata dia, terlihat dari antrean panjang di SPBU akibat keterlambatan pasokan bahan bakar. Selain itu, pelaku usaha logistik dan perdagangan mengalami kerugian besar karena keterlambatan bongkar muat dan distribusi.
Mian juga menegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu telah mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah ini. Koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian Perhubungan serta Komisi V DPR RI agar ada perhatian serius dan langkah nyata dari pemerintah pusat.
“Kami minta pemerintah pusat turun tangan langsung. Ini bukan sekadar soal teknis pelabuhan, tapi menyangkut hajat hidup rakyat Bengkulu,” pungkasnya.
