Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menegaskan arah kebijakan dan tanggung jawab kinerja perangkat daerah untuk tahun anggaran 2026 melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah. Langkah ini dipimpin langsung Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, sebagai upaya memastikan setiap program berjalan terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (28/1), dan menjadi landasan formal bagi seluruh OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama satu tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan pelaksanaan program agar selaras dengan visi dan misi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Helmi–Mian.
“Atas nama gubernur, saya berharap pejabat eselon I dan II memiliki arah kerja yang jelas serta kesatuan pola pikir dalam mengimplementasikan visi dan misi Bantu Rakyat,” ujar Mian.
Menurut Mian, fokus kepemimpinan Helmi–Mian pada periode berjalan diarahkan pada isu-isu strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas ekonomi rakyat, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan layanan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan.
Dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kinerja oleh seluruh kepala OPD, Mian menekankan pentingnya konsistensi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen kerja yang akan menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah.
“Mereka sudah menandatangani perjanjian kinerja. Jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan visi dan misi, tentu akan ada evaluasi,” tutup Mian.
