Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu menepis isu yang menyebutkan adanya pengadaan kendaraan dinas senilai Rp 5 miliar oleh Gubernur Helmi Hasan. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BPKAD Provinsi Bengkulu, Rizqi Al Fadli, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Pengadaan kendaraan dinas itu bukan dilakukan di masa Gubernur Helmi, melainkan saat Pemprov masih dipimpin oleh Plt. Gubernur Rosjonsyah,” jelas Rizqi.
Ia merinci bahwa proses pemesanan kendaraan dilakukan pada 5 Februari 2025, dan berita acara pembayaran tercatat pada 13 Februari 2025. Sementara itu, Helmi Hasan baru resmi dilantik sebagai Gubernur Bengkulu pada 20 Februari 2025 dan langsung mengikuti retret di Akmil Magelang selama sepekan. Helmi mulai aktif bertugas awal Maret 2025.
“Jadi jelas, pengadaan tersebut tidak terjadi di masa kepemimpinan Gubernur Helmi,” tegasnya.
Menurut Rizqi, pengadaan kendaraan dinas saat itu dilakukan melalui BKAD Provinsi Bengkulu untuk mendukung operasional dan belanja modal pemerintah. Semua proses telah mengikuti ketentuan keuangan daerah dan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Inpres tersebut mengatur efisiensi pada pos seperti perjalanan dinas, publikasi, FGD/seminar, dan studi tiru. Tidak melarang pengadaan kendaraan dinas,” tambah Rizqi.
Selain itu, pengadaan dilakukan sebelum terbitnya Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tertanggal 23 Februari 2025, yang mengatur penyesuaian dan efisiensi belanja daerah dalam APBD 2025.
Setelah menjabat, Gubernur Helmi Hasan justru fokus melakukan efisiensi dan refocusing anggaran demi membantu rakyat. Berbagai pos belanja yang dinilai tidak efektif dipangkas dan dialihkan ke program strategis.
“Belanja modal untuk jalan dan infrastruktur ditingkatkan menjadi Rp 583 miliar, atau naik 428% dari anggaran semula,” ungkap Rizqi.
Anggaran untuk infrastruktur pelayanan kesehatan, termasuk RSUD Dr. M. Yunus, juga naik menjadi Rp 132 miliar atau 243% dari sebelumnya.
Program Bantu Rakyat yang dijalankan Pemprov Bengkulu mencakup penyediaan ambulans untuk 129 desa, jaminan pengobatan gratis melalui BPJS, serta pemangkasan besar-besaran belanja perjalanan dinas dan publikasi.
“Anggaran perjalanan dinas kita hemat hingga 52,61% dari semula Rp 130,7 miliar. Belanja publikasi pun ditekan 89%, dari Rp 50 miliar menjadi hanya Rp 5 miliar. Semua dialihkan untuk membantu masyarakat secara langsung,” tutup Rizqi.
