Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk merampingkan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu langkah yang diambil adalah pengurangan jumlah komisaris di perusahaan negara yang dinilai terlalu banyak.
Prabowo mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi BUMN yang tidak maksimal dalam berkontribusi pada perekonomian negara, meskipun memiliki aset lebih dari US$ 1.000 triliun. “Seharusnya BUMN bisa menyumbang minimal US$ 50 miliar kepada negara. Dengan begitu, APBN kita tidak akan defisit,” tegasnya.
Dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta pada Jumat (15/8/2025), Prabowo menyebutkan bahwa struktur pengelolaan BUMN yang berlebihan menyebabkan kerugian. “Dulu pengelolaannya tidak masuk akal, komisarisnya banyak sekali, padahal perusahaan rugi,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyoroti masalah besar yang terjadi pada praktik pemberian tantiem kepada komisaris. Ia mengungkapkan bahwa beberapa komisaris hanya menghadiri rapat sekali dalam sebulan, tetapi menerima tantiem hingga puluhan miliar rupiah per tahun. “Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun,” kata Prabowo dengan nada geram.
Sebagai solusi, Prabowo memerintahkan Danantara untuk mengurangi jumlah komisaris menjadi tidak lebih dari enam orang dan menghapus praktik pemberian tantiem tersebut. “Saya tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan saja. Istilah asing agar kita tidak mengerti apa itu,” jelasnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa jika ada direksi atau komisaris yang keberatan dengan kebijakan ini, mereka dipersilakan untuk mengundurkan diri. “Jika tidak setuju, mereka bisa berhenti. Banyak anak muda yang siap menggantikan mereka,” tegas Prabowo.
Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja BUMN dan menjadikannya lebih efisien, sekaligus mengurangi pemborosan yang selama ini terjadi.
