Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam penghematan anggaran negara dengan memangkas biaya perjalanan dinas luar negeri. Kebijakan ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menargetkan penghematan anggaran hingga Rp 306 triliun dari APBN 2025.
Prabowo menegaskan bahwa perjalanan luar negeri bagi pejabat negara akan diperketat selama lima tahun ke depan. Bahkan, jika memungkinkan, perjalanan luar negeri untuk urusan dinas akan ditiadakan sepenuhnya.
“Tidak usah ke luar negeri, lima tahun tidak usah ke luar negeri kalau perlu,” ujar Prabowo dalam Kongres ke-XVIII Muslimat NU, Senin (10/2).
Perjalanan Hanya untuk Tugas Negara
Meski demikian, Prabowo masih mengizinkan perjalanan luar negeri untuk keperluan mendesak atas nama negara atau studi yang penting.
“Yang perlu ke luar negeri hanya yang bertugas. Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh,” jelasnya.
Prabowo juga mengingatkan agar perjalanan dinas tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa jika ada pejabat yang ingin bepergian ke luar negeri untuk keperluan pribadi, maka harus menggunakan dana sendiri.
“Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” tegasnya.
Anggaran Digeser untuk Perbaikan Sekolah
Salah satu alasan utama pemangkasan anggaran perjalanan dinas luar negeri adalah untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di Indonesia. Prabowo mengungkapkan bahwa dari 330.000 sekolah di Indonesia, banyak yang dalam kondisi rusak. Saat ini, anggaran pemerintah hanya cukup untuk merenovasi 20.000 sekolah, sehingga diperlukan efisiensi anggaran guna mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan.
“Karena itu, perjalanan dinas ke luar negeri dikurangi,” pungkasnya.
Prabowo Tegas: Efisiensi Anggaran untuk Rakyat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkannya bertujuan untuk kepentingan rakyat. Ia mengkritik adanya pejabat di birokrasi yang menolak kebijakan tersebut dan merasa kebal hukum.
“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, dan yang dijadikan alasan untuk mencuri dihentikan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi ‘raja kecil’, ada,” ujar Prabowo dalam Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya.
Kritik terhadap Studi Banding yang Tidak Efektif
Prabowo turut mengkritik kebiasaan studi banding ke luar negeri yang menurutnya tidak efisien dan tidak relevan dengan kondisi di Indonesia.
“Studi banding ke Australia untuk belajar mengentaskan kemiskinan? Australia itu salah satu dari 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke sana?” ucapnya.
Prabowo menegaskan bahwa dirinya lebih takut dengan emak-emak yang menginginkan perubahan nyata daripada pihak-pihak yang menentang kebijakan efisiensi anggaran ini.
