Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (6/4/2026), dengan fokus percepatan program perumahan rakyat secara nasional.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan komitmen memperluas akses hunian layak melalui langkah strategis, termasuk peningkatan program bedah rumah bagi masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut dukungan presiden terhadap program ini sangat kuat. Ia mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema renovasi rumah rakyat secara masif di seluruh Indonesia.
“Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan,” ujar Maruarar dalam keterangannya, dikutip dari Setpres.
Menurutnya, target renovasi rumah pada 2026 meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah menargetkan sebanyak 400 ribu rumah akan direnovasi.
Selain itu, presiden juga mengarahkan optimalisasi pemanfaatan lahan negara, khususnya di kawasan perkotaan, untuk pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun.
Lahan milik BUMN, termasuk sektor perkeretaapian, akan diprioritaskan guna mendukung kebutuhan perumahan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.
“Bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat, dikombinasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah,” kata Maruarar.
Program ini tidak hanya difokuskan di Jakarta, tetapi juga di sejumlah kota lain seperti Bandung. Pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah lokasi potensial untuk pembangunan.
Salah satu proyek yang tengah berjalan berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sekitar 300 unit rumah ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026, disusul rencana pembangunan 500 unit tambahan yang sedang diproses oleh PT KAI.
Lebih lanjut, Presiden juga menginstruksikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid untuk mempercepat penyediaan lahan. Pembiayaan dan pembangunan nantinya akan melibatkan sinergi lintas lembaga.
Maruarar menegaskan, program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menekan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan percepatan ini, pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan hunian layak dapat berjalan lebih merata dan berdampak langsung pada penguatan ekonomi nasional.
